Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dilaporkan menolak menyetujui bantuan militer senilai 400 juta dolar AS untuk Taiwan dalam beberapa bulan terakhir saat sedang bernegosiasi soal perdagangan dan kemungkinan pertemuan puncak dengan Beijing, menurut Washington Post.
Keputusan ini akan menjadi perubahan tajam dari kebijakan AS terhadap pulau demokratis tersebut, yang terus menghadapi ancaman dari China.
Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan kepada Post bahwa keputusan terkait paket bantuan itu belum final.
Trump dan Presiden China, Xi Jinping, dijadwalkan berbicara pada hari Jumat, menjadi panggilan kedua mereka sejak sang Republik berusia 79 tahun kembali ke Gedung Putih. Pembicaraan melalui telepon ini berlangsung saat kedua pihak mencari kompromi soal tarif dan kesepakatan terkait aplikasi berbagi video TikTok.
Meskipun Amerika Serikat berhenti mengakui Taiwan pada akhir 1970-an demi China, Washington tetap menjadi pendukung utama Taipei dan pemasok bantuan militer terbesar.
Di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden sebelumnya, Washington menyetujui lebih dari 2 miliar dolar AS dalam paket bantuan militer untuk Taiwan. Namun, Trump "tidak mendukung pengiriman senjata tanpa pembayaran, preferensi yang sama terlihat juga dalam kasus Ukraina," catat Post.
‘Taiwan tetap bebas’
Post menyebut bahwa pejabat pertahanan AS dan Taiwan bertemu di Anchorage, Alaska, pada Agustus lalu dan membahas paket penjualan senjata "yang bisa bernilai miliaran dolar," termasuk drone, misil, dan sensor untuk memantau garis pantai pulau itu.
Sejak Trump kembali ke Gedung Putih pada Januari, kekhawatiran di Taipei tentang kekuatan hubungan Taiwan-AS dan kesediaan Washington untuk membela pulau itu jika diserang China semakin meningkat.
Saat mengunjungi Taiwan pada akhir Agustus, kepala komite layanan bersenjata Senat AS menyatakan tekadnya agar Amerika Serikat dan Taiwan tetap menjadi "sahabat terbaik."
“Adalah tekad dan niat kami bahwa Taiwan tetap bebas dan membuat keputusan sendiri,” kata Senator Republik Roger Wicker setelah pertemuan dengan Presiden Taiwan, Lai Ching-te.
“Sebagian dari menjaga kebebasan yang kami miliki adalah melalui kerja sama militer yang lebih baik, kerja sama yang lebih erat dengan basis industri pertahanan kami, serta pemanfaatan dana tersebut sebaik mungkin.”
