Sebuah truk yang menampilkan bendera Palestina dan tulisan "Free Palestine" menjadi sasaran serangan bom molotov di Sydney bagian barat, Australia. Pemilik truk tersebut meyakini bahwa serangan ini bermotif politik, menurut laporan 7News pada hari Kamis.
Rekaman kamera keamanan menunjukkan seorang tersangka berkeliaran di sekitar kendaraan sebelum melemparkan bom molotov ke bawah truk di Dharruk.
Pelaku pembakaran kemudian melarikan diri dengan berjalan kaki saat truk mulai terbakar.
Truk tersebut, yang telah membawa slogan seperti "Free Gaza" dan "Free Palestine" selama lebih dari dua tahun, telah memicu kontroversi di dunia maya dan menjadi sasaran ancaman.
Pemiliknya mengatakan bahwa mereka menerima ancaman terbaru pada hari Minggu, tetapi ini adalah pertama kalinya kendaraan tersebut dirusak.
"Ini didorong oleh kebencian. Ini ditujukan kepada seseorang yang secara damai memprotes, secara damai mengekspresikan kebebasan berbicara mereka," kata salah satu pemilik truk.
Polisi belum mengonfirmasi apakah serangan ini bermotif politik, dengan menyatakan bahwa penyelidikan masih berlangsung.
Australia secara resmi mengakui "Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat," seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri Anthony Albanese pada 21 September di platform X.
Utusan khusus pertama Australia untuk memerangi Islamofobia, Aftab Malik, mengatakan pada 13 September bahwa negara tersebut "tidak pernah sepenuhnya menangani Islamofobia."
"Kenyataannya adalah bahwa Islamofobia di Australia telah berlangsung terus-menerus, kadang-kadang diabaikan, di lain waktu disangkal, tetapi tidak pernah sepenuhnya ditangani," kata Malik.
Dewan Yahudi Australia pada hari Kamis menyatakan di platform X bahwa mereka telah menyerahkan 80 halaman dokumen dan lebih dari 2.700 tanda tangan kepada Kantor Perdana Menteri, menuntut sanksi terhadap Israel untuk "menghentikan genosida" di Gaza.
Pada hari Senin, dewan tersebut merilis pernyataan yang mendesak pemerintah Australia untuk menjatuhkan sanksi terhadap pejabat Israel, menghentikan perdagangan senjata dengan Israel, dan meminta Tel Aviv bertanggung jawab atas "pelanggaran hukum internasional yang terang-terangan."
