Thailand telah menangguhkan perjanjian perdamaian dengan Kamboja setelah tentara Thailand mengalami luka serius akibat ledakan ranjau darat di sebuah provinsi perbatasan pada hari Senin.
"Semua operasi di bawah Pernyataan Bersama tentang Hubungan Thailand-Kamboja, yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada 26 Oktober, harus dihentikan segera," kata Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul, menurut penyiar publik Thai PBS.
Kedua negara menandatangani perjanjian perdamaian itu di hadapan Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.
Kamboja dan Thailand sepakat melakukan gencatan senjata tanpa syarat pada 28 Juli dalam pertemuan trilateral yang diselenggarakan oleh Anwar setelah beberapa minggu pertikaian.
"Permusuhan yang kami harapkan mereda jelas belum terjadi. Setelah insiden pagi ini, kerja sama tidak dapat dilanjutkan untuk saat ini," kata Anutin.
Ledakan ranjau terjadi pada Senin pagi saat pasukan sedang melakukan patroli di provinsi perbatasan Si Sa Ket.
Dua tentara terluka; satu kehilangan kaki kanan dan satunya lagi menderita luka di dada.
Anutin mengatakan kepada wartawan bahwa kemajuan lebih lanjut pada kesepakatan perdamaian hanya akan terjadi jika itu menguntungkan kepentingan Thailand.
Menteri Pertahanan Jenderal Nattaphon Nakpanich mengatakan bahwa "protes resmi akan diajukan segera."
"Adapun soal tahanan perang, itu akan ditangguhkan untuk sementara. Jika ternyata hal ini disengaja, akan ada konsekuensi yang lebih serius," tambahnya.
Juru bicara pemerintah Siripong Angkasakulkiat mengatakan "masih terlalu dini untuk mengatakan" apakah penangguhan itu "tanpa batas waktu."
"Setelah protes diajukan, kami akan menilai langkah selanjutnya," tambahnya.
Kamboja menegaskan komitmennya terhadap Pernyataan Bersama Kuala Lumpur tentang Perdamaian, Kerja Sama, dan Kemakmuran, menurut harian Khmer Times.
Letjen Rath Dararoth, sekretaris negara di Kementerian Pertahanan Nasional, mengatakan Phnom Penh berkomitmen untuk melaksanakan kewajibannya dan menyatakan kesiapan bekerja sama erat dengan Thailand demi kepentingan bersama kedua negara dan rakyatnya.
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Senin, Kementerian Luar Negeri Kamboja menyatakan bahwa Phnom Penh "sangat prihatin" atas keputusan Thailand untuk menangguhkan perjanjian perdamaian.
"Pemerintah Kerajaan Kamboja secara tegas menyangkal tuduhan dari Thailand bahwa ranjau baru telah dipasang oleh Kamboja di perbatasan dengan Thailand," katanya di platform media sosial Facebook miliik AS .
Pernyataan itu mencatat bahwa ladang ranjau di sepanjang perbatasan Kamboja-Thailand, yang berasal dari hampir tiga dekade perang sipil Kamboja pada 1970-an dan 1980-an, masih belum dibersihkan karena "medan yang sulit dan status perbatasan yang belum ditandai."
"Kamboja tetap berkomitmen untuk melaksanakan Pernyataan Bersama, yang ditandatangani dengan sambutan luas dari komunitas internasional," tambah pernyataan itu.
