Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menugaskan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) untuk mulai mengelola impor minyak mentah, termasuk dari Rusia, sebagai bagian dari strategi baru pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional.
Bahlil mengonfirmasi bahwa Rusia menjadi salah satu sumber pasokan dalam rencana impor tersebut. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari komitmen pembelian hingga 150 juta barel minyak mentah secara bertahap sampai akhir 2026, yang disepakati dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Moskow.
Langkah ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 yang mengatur pengadaan minyak bumi, BBM, dan LPG. Dalam aturan tersebut, pemerintah mendorong peran Badan Layanan Umum (BLU) di sektor energi—dalam hal ini Lemigas—untuk mengambil alih pengelolaan impor.
“Hari ini saya akan mulai komunikasikan, karena arahan Bapak Presiden lewat perpres itu bahwa impor energi diharapkan agar bisa juga dikelola oleh BLU,” ujar Bahlil di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Menurutnya, pelibatan Lemigas bertujuan mempersingkat rantai distribusi impor yang selama ini dinilai panjang. Skema ini juga membuka peluang kerja sama langsung antarnegara (government to government/G to G), yang kemudian dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme bisnis.
Ketentuan dalam beleid tersebut memungkinkan BLU melakukan impor berdasarkan perjanjian internasional maupun kontrak dengan pemasok luar negeri.
Selain itu, dalam kondisi mendesak, Lemigas maupun Pertamina diberi fleksibilitas untuk melakukan pengadaan meskipun terdapat variasi harga, tergantung pada jenis produk, asal negara, dan waktu pengiriman, sesuai kesepakatan kontrak.
Penetapan kondisi darurat tersebut berada di bawah kewenangan Menteri ESDM sebagai otoritas sektor migas.
