Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada hari Rabu menyambut baik klarifikasi terbaru dari Mahkamah Internasional (ICJ) mengenai kewajiban hukum Israel di wilayah Palestina yang diduduki.
“Sekretaris Jenderal menyambut baik Pendapat Penasehat yang dikeluarkan hari ini oleh Mahkamah Internasional, yang menegaskan kembali beberapa kewajiban mendasar Israel di bawah hukum internasional,” kata juru bicaranya, Stephane Dujarric, dalam sebuah pernyataan.
Guterres “sangat mendesak Israel untuk mematuhi kewajibannya terkait kehadiran dan aktivitas Perserikatan Bangsa-Bangsa serta aktor kemanusiaan lainnya di Wilayah Palestina yang Diduduki sesuai dengan Pendapat Penasehat tersebut,” tambah Dujarric.
Sekretaris Jenderal PBB terus menekankan bahwa semua pihak harus mematuhi kewajiban mereka di bawah hukum internasional setiap saat, termasuk hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional, tambahnya.
Dujarric mengatakan bahwa Sekretaris Jenderal akan “segera menyampaikan Pendapat Penasehat tersebut kepada Majelis Umum, yang telah meminta nasihat dari Pengadilan,” seraya menambahkan bahwa keputusan lebih lanjut mengenai tindakan yang mungkin diambil terkait hal ini berada di tangan Majelis Umum.
“Perserikatan Bangsa-Bangsa akan terus memberikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk di Wilayah Palestina yang Diduduki. Dampak dari pendapat ini akan menjadi penentu untuk memperbaiki situasi tragis di Gaza,” tambahnya.
Guterres kembali menyerukan untuk membangun jalur politik yang kredibel menuju penghentian pendudukan, yang mengarah pada solusi dua negara, dengan Israel dan Palestina hidup berdampingan dalam damai dan keamanan dalam batas-batas yang aman dan diakui berdasarkan garis pra-1967, dengan Yerusalem sebagai ibu kota kedua negara – sesuai dengan hukum internasional, resolusi PBB, dan perjanjian terkait lainnya.
Pernyataan ini muncul setelah ICJ memutuskan pada hari Rabu bahwa Israel diwajibkan di bawah Konvensi Jenewa untuk menyetujui dan memfasilitasi skema bantuan yang disediakan oleh negara ketiga dan kelompok kemanusiaan yang netral, termasuk Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dan badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA), untuk memastikan bahwa bantuan yang memadai sampai ke Gaza.
