Para pemimpin Thailand dan Kamboja menandatangani perjanjian gencatan senjata yang diperkuat pada hari Minggu di hadapan Presiden AS Donald Trump, yang sebelumnya turun tangan pada bulan Juli untuk mengakhiri konflik perbatasan berdarah selama lima hari antara kedua negara tersebut.
Kesepakatan tersebut ditandatangani segera setelah kedatangan Trump di KTT Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Kuala Lumpur.
Perjanjian ini memperkuat gencatan senjata yang telah dicapai tiga bulan sebelumnya setelah Trump menghubungi para pemimpin kedua negara tersebut dan mendesak mereka untuk mengakhiri permusuhan atau berisiko menghentikan pembicaraan perdagangan masing-masing dengan Washington.
“Kedua negara sepakat untuk menghentikan semua permusuhan dan bekerja membangun hubungan bertetangga yang baik,” kata Presiden AS Donald Trump dalam upacara penandatanganan yang juga dihadiri Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, dan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul.
Kesepakatan yang ditandatangani pada KTT ASEAN ke-47 ini mencakup pembebasan 18 tahanan perang asal Kamboja.
“Di bawah perjanjian ini, pengamat dari negara-negara ASEAN, termasuk Malaysia, akan dikerahkan untuk memastikan perdamaian tetap terjaga,” kata Trump.
“Kami memiliki banyak hubungan dagang dengan kedua negara ini. Kami harus menggunakan hubungan tersebut untuk memastikan mereka tidak terlibat dalam perang, dan ini akan menjadi perdamaian yang sangat panjang,” tambah Trump.
Perdana Menteri Kamboja Hun Manet berterima kasih kepada Trump atas usahanya, dengan mengatakan bahwa ia telah mencalonkan Presiden AS tersebut untuk Hadiah Nobel Perdamaian “sebagai bentuk rasa terima kasih dari rakyatnya.”
Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul juga mengucapkan terima kasih kepada para pemimpin yang berpartisipasi, dengan mengatakan bahwa deklarasi tersebut “mencerminkan tekad kolektif kami untuk menyelesaikan perbedaan secara damai dan dengan menghormati sepenuhnya kedaulatan serta integritas wilayah.”
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja terkait titik-titik perbatasan yang belum ditentukan sepanjang 817 kilometer (508 mil) memicu konflik berdarah selama lima hari pada bulan Juli.
Perang lima hari tersebut menewaskan setidaknya 48 orang dan sementara waktu memaksa ratusan ribu orang di kedua sisi untuk mengungsi, menjadikannya pertempuran terburuk antara kedua negara dalam beberapa dekade.
Gencatan senjata yang dimediasi oleh Trump dan Anwar mengakhiri pertempuran tersebut, dengan kedua pihak bekerja pada langkah-langkah deeskalasi sejak saat itu.
Perselisihan perbatasan menjadi penyebab ketegangan berkala
Perselisihan perbatasan merupakan masalah lama yang sering kali memicu ketegangan antara kedua negara tetangga ini. Thailand dan Kamboja berbagi lebih dari 800 kilometer (500 mil) perbatasan darat.
Klaim yang diperebutkan sebagian besar berasal dari peta tahun 1907 yang dibuat di bawah pemerintahan kolonial Prancis yang digunakan untuk memisahkan Kamboja dari Thailand.
Kamboja menggunakan peta tersebut sebagai referensi untuk mengklaim wilayah, sementara Thailand berpendapat bahwa peta tersebut tidak akurat.
Pada bulan Februari, pasukan Kamboja dan anggota keluarga mereka memasuki sebuah kuil kuno di sepanjang perbatasan di salah satu area yang disengketakan dan menyanyikan lagu kebangsaan Kamboja, yang menyebabkan perdebatan singkat dengan pasukan Thailand.
Konflik paling menonjol dan penuh kekerasan terjadi di sekitar kuil Preah Vihear yang berusia 1.000 tahun.
Pada tahun 1962, Mahkamah Internasional memberikan kedaulatan atas wilayah tersebut kepada Kamboja, yang menjadi sumber utama ketegangan dalam hubungan kedua negara.
Kamboja kembali membawa kasus ini ke pengadilan pada tahun 2011, setelah beberapa bentrokan antara tentaranya dan pasukan Thailand yang menewaskan sekitar 20 orang dan memaksa ribuan orang mengungsi.
Pengadilan menegaskan kembali putusan tersebut pada tahun 2013, sebuah keputusan yang masih mengguncang Thailand hingga kini.
