Pemerintah Indonesia tengah mematangkan persiapan pengiriman pasukan untuk misi stabilisasi internasional di Gaza. Tahap awal mencakup kesiapan 1.000 prajurit pada awal April, dengan total 8.000 personel ditargetkan siap dikerahkan pada Juni mendatang.
Juru bicara TNI Donny Pramono menyampaikan bahwa keputusan final terkait pengerahan pasukan sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Jadwal keberangkatan, menurutnya, masih bergantung pada keputusan politik pemerintah serta mekanisme internasional yang berlaku.
Pernyataan tersebut disampaikan menjelang rencana kunjungan Prabowo ke Washington untuk menghadiri pertemuan resmi pertama Dewan Perdamaian yang dipimpin Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pembentukan dewan ini disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB sebagai bagian dari upaya mengakhiri konflik di Gaza antara Israel dan kelompok Hamas.
Kementerian Luar Negeri RI menegaskan partisipasi dalam pasukan stabilisasi internasional yang diamanatkan PBB tidak boleh ditafsirkan sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun. Jakarta juga tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
Selain itu, pemerintah menolak segala bentuk upaya perubahan demografis maupun pemindahan paksa warga Palestina. Penugasan pasukan Indonesia yang bersifat non-tempur dan berfokus pada misi kemanusiaan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Otoritas Palestina.
Pasukan Indonesia nantinya juga tidak memiliki mandat untuk melucuti senjata pihak mana pun, melainkan fokus pada stabilisasi dan bantuan kemanusiaan di wilayah konflik.
