Jakarta dan wilayah penyangganya kini dihuni sekitar 42 juta penduduk dan menghasilkan hingga 14 ribu ton sampah setiap hari. Jumlah itu membuat delapan TPA di kawasan Jabodetabek nyaris penuh.
Di pasar tradisional Jakarta Selatan, Nurhasanah—pedagang kopi dan makanan ringan—mengaku kesulitan berjualan karena bau menyengat dari tumpukan sampah di sekitar kiosnya.
“Baunya kuat sekali, bikin pelanggan nggak betah,” katanya.
Kondisi serupa terjadi di Tangerang Selatan. Jalanan dipenuhi lalat dan aroma tak sedap. “Saya kecewa banget. Kita bayar pajak, tapi sampah kayak nggak diurus. Harusnya pemerintah tanggung jawab,” kata Muhammad Arsil (34), pengemudi ojek online.
Warga lain, Delfa Desabriyan (19), mengatakan banyak orang kini membuang sampah di jalan karena TPA setempat sudah tak menampung. “Setiap hari pasti ada yang buang. Kalau lagi makan, baunya bikin hilang selera,” ujarnya.
Data Pemkot Tangerang Selatan mencatat, daya tampung TPA hanya sekitar 400 ton per hari, sedangkan produksi sampah mencapai 1.100 ton.
Sementara itu, TPA Bantar Gebang di Bekasi—salah satu yang terbesar di dunia—sudah menampung sekitar 55 juta ton sampah di atas lahan seluas 110 hektare. Kondisinya disebut sudah dalam tahap kritis dan berisiko longsor, seperti yang pernah terjadi di TPA Cipayung, Depok, pada 2022.
“Kalau terus ditambah, bisa longsor lagi,” kata Muhammad Rizal, warga sekitar.
Pemerintah siapkan solusi, aktivis sebut masalah belum di akar
Pemerintah berencana menutup beberapa TPA yang sudah kelebihan kapasitas, seperti di Depok dan Tangerang Selatan. Sebagai gantinya, akan dibangun 34 pembangkit listrik tenaga sampah (waste-to-energy) dalam dua tahun ke depan dengan nilai investasi sekitar US$3,5 miliar atau Rp56 triliun.
Namun, sejumlah pakar menilai langkah itu belum menyentuh akar persoalan. “Masalahnya ada di pola konsumsi masyarakat dan lemahnya penegakan hukum,” ujar Nur Azizah, pakar manajemen sampah dari Universitas Gadjah Mada.
Direktur WALHI, Wahyu Eka Setyawan, mengatakan sistem pengelolaan sampah selama ini masih bergantung pada pola kumpul–angkut–buang tanpa pengurangan dari sumber rumah tangga.
“Ini masalah lama yang nggak pernah benar-benar diselesaikan,” katanya.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga mengingatkan, hampir semua TPA di Indonesia akan penuh pada 2028 jika tak ada perbaikan besar. Di banyak daerah, pembuangan terbuka dan pembakaran sampah masih terjadi, menimbulkan ancaman polusi udara.
Krisis ini, kata para ahli lingkungan, seharusnya jadi peringatan agar pengelolaan sampah tidak hanya menunggu solusi besar dari pemerintah, tapi juga dimulai dari perubahan kebiasaan di rumah tangga sendiri.
