Prancis berencana melarang anak-anak di bawah usia 15 tahun mengakses media sosial serta melarang penggunaan ponsel di sekolah menengah atas mulai September 2026, demikian dilaporkan media lokal pada Rabu. Langkah ini mencerminkan meningkatnya kekhawatiran publik terhadap dampak buruk dunia daring bagi anak di bawah umur.
Presiden Emmanuel Macron kerap menyoroti media sosial sebagai salah satu faktor yang memicu kekerasan di kalangan remaja. Ia juga memberi sinyal ingin Prancis mengikuti langkah Australia, yang memberlakukan larangan pertama di dunia bagi anak di bawah 16 tahun untuk menggunakan platform seperti Facebook, Snapchat, TikTok, dan YouTube sejak Desember lalu.
Harian Le Monde melaporkan Macron berpeluang mengumumkan kebijakan tersebut dalam pidato nasional malam Tahun Baru yang dijadwalkan tayang pukul 19.00 GMT. Pemerintah disebut akan mengajukan rancangan undang-undang untuk uji legalitas pada awal Januari, menurut laporan Le Monde dan France Info.
Istana Elysee dan kantor perdana menteri belum memberikan tanggapan atas laporan tersebut.
Penggunaan ponsel sebenarnya sudah dilarang di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Prancis sejak 2018. Kebijakan baru yang dilaporkan itu akan memperluas larangan hingga ke sekolah menengah atas. Dalam sistem pendidikan Prancis, siswa berusia 11 hingga 15 tahun menempuh pendidikan di sekolah menengah pertama.
Prancis juga telah mengesahkan undang-undang pada 2023 yang mewajibkan platform media sosial memperoleh izin orang tua bagi pengguna di bawah 15 tahun. Namun, penerapannya terkendala persoalan teknis.
Macron dorong aturan di tingkat Uni Eropa
Macron pada Juni lalu menyatakan akan mendorong regulasi di tingkat Uni Eropa untuk melarang akses media sosial bagi seluruh anak di bawah 15 tahun, menyusul kasus penusukan fatal di sebuah sekolah di Prancis timur yang mengejutkan publik.
Parlemen Eropa pada November mendesak Uni Eropa menetapkan batas usia minimum bagi anak untuk mengakses media sosial guna menekan peningkatan masalah kesehatan mental pada remaja akibat paparan berlebihan, meski penentuan usia tetap menjadi kewenangan masing-masing negara anggota.
Sejumlah negara lain juga telah mengambil langkah untuk mengatur akses anak-anak terhadap media sosial.
Macron memasuki tahun baru dengan catatan politik domestik yang suram setelah keputusannya menggelar pemilu parlemen pada 2024 berujung parlemen gantung. Situasi itu memicu krisis politik terburuk di Prancis dalam beberapa dekade, ditandai dengan silih bergantinya pemerintahan yang lemah.
Meski demikian, langkah memperketat akses media sosial bagi anak di bawah umur berpotensi mendapat dukungan luas. Jajak pendapat Harris Interactive pada 2024 menunjukkan 73 persen responden mendukung larangan akses media sosial bagi anak di bawah 15 tahun.
