Indonesia telah meminta bantuan tentara untuk mempercepat proyek jalan strategis yang telah lama terhenti dan menghadapi penundaan berulang kali karena ancaman keamanan terus-menerus dari kelompok bersenjata, menurut media lokal pada hari Selasa.
Proyek Jalan Trans Papua sepanjang 4.330 kilometer (2.690 mil)—diluncurkan pada tahun 2014 dan sekarang ditangani bersama oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Tentara Nasional Indonesia (TNI)—sejauh ini telah menghubungkan 3.446 kilometer, demikian laporan Jakarta Globe.
Kepala Pusat Informasi TNI, Mayor Jenderal Kristomei Sianturi, menyebut serangan berkali-kali dari kelompok bersenjata KKB sebagai tantangan utama yang menghambat pekerjaan. Kelompok ini memiliki sejarah menargetkan para pekerja konstruksi, termasuk penyergapan mematikan pada tahun 2018 yang menewaskan 19 pekerja.
Para pejabat juga menekankan bahwa koordinasi keamanan yang lebih baik dengan masyarakat setempat akan sangat penting untuk memastikan para pekerja dapat beroperasi dengan aman dan proyek akhirnya dapat diselesaikan. Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto bertekad untuk menyelesaikan proyek tersebut.
Roy Rizali Anwar, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, mengatakan keterlibatan militer akan difokuskan pada pembangunan jalan akses di wilayah terpencil, perbatasan, dan terluar seperti Papua dan Kalimantan.
"Pembangunan akan diprioritaskan di 11 lokasi utama. Kami akan melakukan survei, menentukan estimasi biaya, dan mengalokasikan dana melalui APBN berdasarkan sumber daya yang tersedia," ujar Roy.
