Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menggelar pertemuan strategis dengan CEO INPEX Corporation, Takayuki Ueda, di Jepang pada Senin (16/3). Pemerintah menekankan pentingnya mempercepat Proyek Abadi Masela, yang berada di Laut Arafura, agar segera mencapai tahap Final Investment Decision (FID). Proyek ini memiliki nilai investasi sekitar 20 miliar dolar AS dan saat ini progres fisiknya telah mencapai 25 persen.
Bahlil mendorong agar tahapan Front End Engineering and Design (FEED) dimajukan ke kuartal kedua atau selambat-lambatnya kuartal ketiga 2026. Hal ini bertujuan agar proses tender Engineering Procurement Construction (EPC) dapat berjalan secara paralel.
“Kami berkeinginan ini bisa cepat supaya jangan ulur-ulur lagi. Ini sudah 27 tahun. Saya pikir tahun ini kita bisa memulai tender EPC,” ujar Bahlil. Ia menambahkan proyek ini memiliki kedekatan emosional karena berada di wilayah asal ibundanya, sehingga ia berkomitmen penuh agar tidak ada penundaan lebih lanjut.
Kepastian pasar melalui Danantara
Salah satu poin penting pertemuan ini adalah penawaran pemerintah terkait penyerapan produksi gas sebesar 9 juta ton per tahun (MTPA). Bahlil menegaskan jika hingga akhir April 2026 belum ada pembeli internasional yang mengikat, pemerintah melalui Danantara siap membeli pasokan gas tersebut.
“Saya menghargai pembeli luar negeri, tetapi negara Indonesia harus hadir untuk memastikan operasi. Jika belum ada kepastian, maka kami yang akan membeli,” tegasnya. Langkah ini diambil untuk mendukung program hilirisasi domestik sekaligus memberi jaminan kepastian bagi investor.
Komitmen INPEX dan kelengkapan administratif
Menanggapi dorongan pemerintah, CEO INPEX Corporation, Takayuki Ueda, menyatakan perusahaan memiliki visi yang sama untuk mempercepat proyek. Ia menyebut pertemuan dengan pihak Indonesia memberi motivasi tambahan untuk segera menyelesaikan fase penting di Lapangan Abadi.
Secara administratif, proyek ini telah mengantongi izin krusial pada awal 2026. Dokumen AMDAL diterbitkan pada 13 Februari, menyusul persetujuan pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan pada Januari lalu. Sinergi antar-kementerian ini diharapkan menjadi katalis positif bagi kelancaran investasi skala besar tersebut.
