Setelah hampir setahun bersikap sangat hati-hati pasca tumbangnya rezim Bashar al Assad pada Desember 2024, China mulai memberi sinyal pendekatan yang lebih hangat terhadap pemerintahan baru Suriah di bawah Presiden Ahmed al Sharaa.

Kunjungan penting Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al Shaibani ke Beijing menjadi penanda perubahan arah, sekaligus mencerminkan meningkatnya kepercayaan China terhadap Damaskus dan potensinya sebagai mitra yang andal dalam pembangunan ekonomi.

“China siap secara aktif mempertimbangkan partisipasi dalam rekonstruksi ekonomi Suriah,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri China usai pertemuan tingkat tinggi tersebut.

Selama hampir satu tahun, negara dengan kapasitas pembiayaan pembangunan terbesar di dunia itu memilih pendekatan terbatas terhadap Suriah Baru, dengan membatasi kontak hanya pada level rendah serta menahan komitmen diplomatik maupun ekonomi yang signifikan.

Namun, era kehati-hatian itu kini tampaknya mendekati akhir, setelah Beijing menyatakan “bersedia” bekerja sama dengan mitra internasional untuk membantu Suriah mencapai stabilitas.

Recep T Teke, pakar studi Levant di Centre for Middle Eastern Studies (ORSAM) yang berbasis di Ankara, mengatakan kepada TRT World bahwa pertemuan kedua menteri luar negeri tersebut melambangkan pergeseran tegas dalam kebijakan China terhadap Suriah.

“Kunjungan ini menjadi titik balik yang jelas dalam hubungan China–Suriah,” ujarnya.

Puluhan tahun pemerintahan kleptokratis serta perang saudara yang brutal telah membuat perekonomian Suriah porak-poranda, dengan produk domestik bruto (PDB) anjlok ke rekor terendah sebesar US$21 miliar dan lebih dari 90 persen penduduk jatuh di bawah garis kemiskinan.

Sebelumnya, Beijing cenderung menjaga jarak dengan Suriah. Namun, pertemuan para menteri luar negeri tersebut menandai kesiapan China untuk meninggalkan sikap “menunggu dan melihat” serta secara bertahap memperdalam keterlibatannya dengan kepemimpinan baru Suriah, tambah Teke.

“Kunjungan ini pada dasarnya merupakan pengakuan politik penuh pertama China terhadap pemerintahan baru Suriah,” kata Teke, seraya menekankan bahwa langkah tersebut memiliki “bobot simbolik dan praktis yang besar” dalam memperkuat posisi Damaskus di panggung global.

Hanyi Wang, peneliti di Pacific Institute, Shanghai International Studies University, mengatakan kepada TRT World bahwa China sejak awal berpegang pada prinsip “dipimpin oleh Suriah, dimiliki oleh Suriah” dalam berhubungan dengan Damaskus.

Menurut dia, pertemuan para menteri luar negeri itu merupakan “bagian dari keterlibatan diplomatik normal antara kedua negara”, yang dirancang untuk memperkuat hubungan bilateral menjelang peringatan 70 tahun hubungan diplomatik pada 2026.

Apa yang oleh sebagian pengamat dianggap sebagai “perubahan mendadak” dalam sikap Beijing, lanjut Wang, sejatinya hanyalah “penerapan dinamis dari prinsip-prinsip konsisten China”.

Kebijakan luar negeri China, tambahnya, ditandai oleh “kontinuitas dan stabilitas”, sembari tetap menghormati kedaulatan Suriah dan kehendak rakyatnya.

Rekonstruksi di bawah BRI

Membaiknya situasi keamanan serta pencabutan sanksi besar tanpa syarat, terutama Undang-Undang Caesar, telah menciptakan iklim yang subur bagi kerja sama ekonomi di Suriah.

Melalui Caesar Syria Civilian Protection Act yang disahkan pada 2019, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi ekonomi dan pembatasan perjalanan terhadap siapa pun—warga Suriah maupun asing—yang membantu sektor militer, intelijen, penerbangan, atau energi rezim Assad sebelumnya.

Pada 2022, Suriah bergabung dengan Belt and Road Initiative (BRI) milik China, sebuah proyek pembangunan infrastruktur ambisius yang bertujuan menghubungkan sekitar 150 negara dengan Beijing melalui koridor ekonomi global.

Keikutsertaan Suriah dalam BRI selama rezim Assad sebagian besar bersifat simbolis akibat isolasi internasional di tengah perang saudara yang berkepanjangan.

Namun kini, keanggotaan BRI menyimpan harapan nyata bagi Suriah yang dilanda konflik, seiring upaya negara tersebut mencari peningkatan infrastruktur berskala besar.

“Dengan membaiknya situasi keamanan secara bertahap, BRI menawarkan peluang signifikan bagi rekonstruksi pascaperang dan pemulihan ekonomi Suriah,” kata Wang.

Ia merinci tiga bidang utama yang berpotensi menjadi kunci bagi investasi China.

Pertama, pembangunan kembali infrastruktur di sektor listrik, komunikasi, dan transportasi. Kedua, kerja sama kapasitas produksi melalui kawasan industri dan alih teknologi. Ketiga, peningkatan pertukaran di bidang perdagangan, ekonomi, dan budaya untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang.

“China akan berpegang pada prinsip pasar dan menjajaki model kerja sama yang saling menguntungkan dengan Suriah guna mendukung pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

Teke sependapat, seraya menyebut pelonggaran sanksi dan stabilitas yang lebih baik telah menghilangkan banyak hambatan yang sebelumnya membuat perusahaan-perusahaan China enggan masuk, mengingat kehati-hatian mereka terhadap “risiko politik dan hukum”.

Kerangka BRI kini membuka ruang bagi investasi bermakna di sektor-sektor krusial seperti energi, jalan raya, jaringan rel kereta, pelabuhan, dan telekomunikasi—fondasi yang sangat dibutuhkan Suriah Baru untuk memulihkan layanan publik dan menggerakkan kembali roda ekonomi, katanya.

Biaya rekonstruksi diperkirakan Bank Dunia mencapai sekitar US$216 miliar, menjadikan keahlian China dalam pembangunan pascakonflik sebagai aset yang sangat berharga.

Berbeda dengan model Barat yang bersyarat, Teke menilai investasi China lebih menitikberatkan pada kerja sama antarnegara, kelayakan komersial, serta prinsip non-intervensi dalam urusan politik domestik.

Pendekatan ini memungkinkan pemerintahan Sharaa mengejar pembangunan sambil tetap menjaga otonomi politik, ujarnya.

Letak strategis Suriah sebagai simpul potensial yang menghubungkan kawasan Mediterania, Irak, Teluk, dan Asia Tengah akan membantu Damaskus kembali masuk ke rantai pasok regional. Hal ini akan mengubah rekonstruksi dari sekadar pemulihan jangka pendek menjadi mesin pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dalam jangka panjang, kata Teke.

Di ranah diplomasi, dukungan China juga dinilai berperan penting dalam reintegrasi global Suriah.

Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Beijing secara konsisten membela kedaulatan, kemerdekaan, dan keutuhan wilayah Suriah, sembari menentang campur tangan eksternal, kata Wang.

Ia menilai sikap tersebut membantu menciptakan lingkungan internasional yang diperlukan untuk penyelesaian politik atas berbagai konflik di Suriah.

Aktor internasional ikut bergerak

Dengan menunjukkan kesiapan memperluas kerja sama ekonomi, China bergabung dengan sejumlah mitra internasional lain dalam membantu Suriah bangkit kembali.

Kekuatan regional seperti Türkiye telah lebih dulu memberikan bantuan besar untuk proyek-proyek infrastruktur berskala besar. Sementara itu, lembaga keuangan internasional juga menunjukkan kesiapan berkontribusi memulihkan perekonomian Suriah.

Delegasi Dana Moneter Internasional (IMF) mengunjungi Damaskus pada Juni lalu, menjadi kunjungan pertama lembaga berbasis di Washington tersebut sejak 2009.

Kunjungan itu disusul penandatanganan 12 kesepakatan senilai US$14 miliar, termasuk proyek US$4 miliar dengan konsorsium yang sebagian melibatkan perusahaan Türkiye untuk membangun bandara baru, serta kontrak US$2 miliar dengan perusahaan investasi nasional Uni Emirat Arab untuk pembangunan sistem metro di ibu kota.

Pada saat yang sama, pemerintahan baru Suriah juga memperoleh pengakuan global, dengan Presiden Ahmed al Sharaa bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump serta berpidato di Majelis Umum PBB di New York.

Negara itu kini berada dalam kondisi sangat membutuhkan bantuan ekonomi. Pada 2023, ukuran perekonomian Suriah telah menyusut 85 persen dibandingkan 2012.

Rezim Assad bahkan tidak mampu membayar gaji pegawai negeri secara memadai. Rata-rata gaji sektor publik secara riil turun 75 persen antara 2012 hingga 2023. Dalam periode yang sama, anggaran subsidi anjlok hingga 83 persen.

Suriah akhirnya berhasil melewati masa sanksi keras yang selama ini membatasi kemampuannya berdagang dengan dunia. Teke menyoroti abstainnya China dalam pemungutan suara PBB terkait pencabutan sanksi yang tersisa sebagai “gestur niat baik” yang bermakna terhadap kepemimpinan baru Suriah.

“Kesiapan China untuk mengangkat keprihatinan dan mendukung kedaulatan Suriah di forum internasional memberi Damaskus lapisan dukungan politik tambahan, terutama di tengah meningkatnya agresi Israel,” katanya.