Perusahaan tambang asal Amerika Serikat, Freeport-McMoRan (FCX), pada Selasa menegaskan bahwa pembicaraan dengan pemerintah Indonesia terkait hak operasi tambang tembaga dan emas Grasberg setelah 2041 masih berlangsung. Pernyataan ini disampaikan setelah muncul laporan bahwa Freeport sepakat melepas tambahan 12 persen saham di PT Freeport Indonesia (PTFI).
Saat ini, pemerintah Indonesia melalui MIND ID memegang 51,2 persen saham PTFI. Meski mayoritas dimiliki negara, operasional tetap ditangani perusahaan asal Phoenix tersebut.
Juru bicara Freeport menyatakan kepada Reuters, “Para pihak sedang berupaya mencapai kesepakatan yang akan bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Pengumuman resmi akan kami sampaikan setelah proses rampung.”
Status force majeure
Negosiasi berlangsung di tengah status force majeure di tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) usai longsoran material pada 8 September lalu. Peristiwa tersebut menewaskan dua pekerja, melukai beberapa lainnya, dan membuat lima orang masih dalam pencarian. Freeport menghentikan sementara operasi dan mengerahkan seluruh sumber daya untuk evakuasi.
Manajemen Freeport mengungkapkan, infrastruktur pendukung produksi ikut rusak parah, sehingga tingkat operasi normal baru diperkirakan tercapai kembali pada 2027. Dalam skenario terbaru, produksi 2026 diproyeksikan turun 35 persen dari estimasi awal, atau sekitar 1,7 miliar pon tembaga dan 1,6 juta ons emas.
Sementara itu, unit tambang Big Gossan dan Deep MLZ yang tidak terdampak diperkirakan beroperasi lagi pada kuartal IV 2025, sementara pembukaan kembali bertahap GBC dimulai pada 2026. Produksi di beberapa blok diprediksi baru pulih penuh pada 2027.
Dampak global
Kondisi force majeure di Grasberg mempengaruhi pasar internasional. Harga tembaga di London Metal Exchange melonjak lebih dari 3 persen ke level tertinggi dalam 15 bulan pada Rabu. Goldman Sachs memangkas proyeksi pasokan tembaga global hingga 2026, dengan perkiraan kehilangan suplai dari Grasberg sekitar 525.000 ton.
Pemerintah Indonesia masih mempertimbangkan rencana menambah 12 persen saham Freeport, yang akan meningkatkan kepemilikan menjadi lebih dari 63 persen. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut keputusan akan diumumkan pada Oktober mendatang.
Bahlil juga menegaskan sebagian saham yang diambil alih negara akan dialokasikan kepada BUMD Papua. Menurutnya, tambahan kepemilikan diperlukan karena Freeport diperkirakan mencapai puncak produksi pada 2035, sehingga pemerintah ingin memastikan eksplorasi dapat terus berlanjut setelah 2041.
Insiden longsor serta status force majeure membuat saham Freeport-McMoRan di New York Stock Exchange turun lebih dari 10 persen pada Rabu. Perusahaan juga mengakui bahwa target penjualan tembaga dan emas pada kuartal ketiga akan lebih rendah masing-masing sekitar 4 persen dan 6 persen dari perkiraan awal.
