Amerika Serikat telah menangguhkan persetujuan untuk hampir semua kategori visa kunjungan bagi pemegang paspor Palestina dari Gaza, The New York Times melaporkan.

Pembatasan yang luas, sebagaimana dijelaskan dalam kabel Departemen Luar Negeri yang dikirim ke misi diplomatik AS di seluruh dunia pada 18 Agustus, juga akan mencegah banyak warga Palestina dari Tepi Barat yang diduduki dan komunitas diaspora untuk mendapatkan visa non-imigran, menurut empat sumber Amerika.

Langkah-langkah yang diperketat ini memengaruhi kategori visa untuk perawatan medis, pendidikan universitas, kunjungan keluarga, dan perjalanan bisnis, setidaknya untuk sementara waktu, menurut laporan surat kabar tersebut pada hari Minggu.

Penangguhan visa ini mengikuti pencabutan visa bagi pejabat Palestina pada hari Jumat, yang melarang mereka menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada bulan September.

Langkah ini dilakukan setelah Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia mengumumkan rencana untuk mengakui kenegaraan Palestina pada Sidang Umum mendatang, bergabung dengan 147 negara yang telah mengakui Palestina sebagai negara berdaulat.

Departemen Luar Negeri AS memberlakukan sanksi terhadap Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina pada 31 Juli, dengan menolak visa AS bagi anggota mereka.

Washington juga baru-baru ini mencabut sanksi terhadap pemukim ilegal Israel yang dituduh menyerang warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki.

Pada bulan Januari, Departemen Keuangan AS secara resmi mencabut sanksi terhadap pemukim ilegal Israel dan kelompok-kelompok, termasuk kelompok pemukiman Amana, yang dituduh melakukan kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki di tengah lonjakan serangan pemukim.

Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan mengumumkan penghentian sanksi tersebut.