Menjelang akhir 2025, klaim internasionalisme liberal, aliansi berbasis nilai, dan tatanan berbasis aturan tampak menghembuskan napas terakhir di bawah reruntuhan Gaza.

Kita sekarang menghadapi versi terbaru yang tanpa ampun dari kebiasaan lama: Realisme Transaksional.

Dari dokumen strategi baru Washington hingga pencarian keamanan di Brussel, inilah sistem operasi baru politik global.

Dalam fase baru ini, negara-negara — yang mengklaim tidak lagi memiliki kemewahan idealisme — memandang nilai-nilai kemanusiaan semata sebagai pos biaya dalam neraca yang bisa dihapus.

Tujuan mereka bukan lagi menegakkan keadilan, melainkan mengelola masalah dengan biaya serendah mungkin. Aliansi tidak lagi dibangun atas nilai bersama, melainkan kemitraan berbasis proyek dan saling imbal.

Saat dunia berubah menjadi bazar diplomatik yang luas dan diplomat digantikan oleh "pembuat kesepakatan", bahaya terbesar tahun mendatang bukanlah pecahnya perang baru, melainkan membekukannya krisis-krisis yang ada di Gaza dan Ukraina melalui kesepakatan tanpa hati nurani yang mengorbankan keadilan.

Jika suara nurani global tidak dimobilisasi pada 2026, hasilnya tak lain adalah kekacauan yang ditunda—sebuah stabilitas tanpa nurani.

Meja kesepakatan besar

Yang membuat pragmatisme ini lebih berbahaya pada 2026 adalah saling keterkaitan krisis-krisis tersebut, yang mengubah sistem internasional menjadi meja kesepakatan besar yang masif.

Penarikan di Ukraina menjadi bisa diperdagangkan untuk langkah di Suriah; keheningan diplomatik tentang Gaza dapat ditukar dengan keuntungan dalam keamanan energi.

Bentuk diplomasi baru ini mengaburkan garis pemisah antar berkas, mengubah dunia menjadi pasar liar di mana apa pun bisa ditukar dengan apa pun.

Perang di Ukraina kemungkinan menjadi laboratorium pertama pragmatisme global ini.

Ketika kelelahan tumbuh di ibu kota-ibu kota Eropa dan seruan dari AS untuk "akhiri perang ini" menguat, 2026 kemungkinan akan menyaksikan skenario di mana konsep normatif seperti integritas teritorial dan kedaulatan dikorbankan demi realitas garis depan saat ini oleh komunitas internasional.

Strategi transaksional baru ini, yang didukung oleh AS dan beroperasi dengan mentalitas pedagang, akan berfokus semata pada menutup kesepakatan.

Situasinya bahkan lebih suram di Timur Tengah. Di tengah genosida di Gaza, dunia cenderung memperlakukan isu Palestina bukan sebagai persoalan hak politik dan kenegaraan, melainkan sebagai proyek konstruksi dan pembangunan penghalang keamanan.

Rencana yang akan diajukan pada 2026 akan memprioritaskan keamanan Israel dan kemampuan aktor global untuk keluar dari krisis dengan biaya minimal, ketimbang martabat dan kedaulatan rakyat Palestina.

Pendekatan ini, yang memperlakukan korban genosida bukan sebagai subjek tetapi sebagai objek tawar-menawar diplomatik, tidak akan menyembuhkan luka; ia hanya akan menutupinya dengan beton dalam semangat era transaksional baru ini.

Jadi, dalam bazar diplomatik 2026 ini, siapa yang akan berbicara bagi mereka yang tak bersuara? Siapa yang akan melindungi hak-hak mereka yang terabaikan oleh sistem internasional?

Karena kebiasaan dari abad lalu, mata kita tertuju pada institusi tatanan liberal, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Namun, peristiwa 2025, dan khususnya genosida di Gaza, telah mengonfirmasi kebangkrutan moral dan operasional institusi-institusi ini. Norma internasional saat ini berfungsi semata sebagai penjaga status quo.

Keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) hanya berfungsi sebagai bahan studi bagi fakultas hukum. Institusi dan mekanisme abad lalu bahkan tidak menempati sekadar catatan kaki di meja para pemimpin di dunia realisme transaksional.

Oleh karena itu, mencari nurani global di lorong-lorong dingin ini adalah usaha yang sia-sia. Institusi telah menyerah pada pragmatisme. Keadilan global bukan lagi soal mekanisme birokratis, melainkan sikap kehendak.

Kekuatan moral dan jalanan global

Pelaku baru dibutuhkan untuk mengisi kekosongan yang semakin besar ini. Pada 2026, tiga dinamika utama kemungkinan akan muncul sebagai suara bagi yang tak bersuara.

Yang pertama adalah negara-negara yang secara sengaja memposisikan diri sebagai Kekuatan Moral—negara-negara yang mencari pengaruh bukan hanya melalui kekuatan ekonomi atau militer, tetapi melalui legitimasi etis dan komitmen pada nilai-nilai yang berpusat pada manusia.

Banyak pelaku yang sedang bangkit di Global Selatan, dari Afrika Selatan hingga Brasil dan dari Turki hingga Indonesia, semakin membentuk perdebatan global. Mereka tidak lagi sekadar koalisi longgar yang menuntut bagian kekuatan ekonomi yang lebih besar, tetapi berpotensi menjadi pemimpin dalam merumuskan norma internasional yang lebih adil dan inklusif.

Negara-negara ini harus mengambil peran sebagai auditor moral, menyerukan defisit keadilan pada sistem.

Klaim Eropa atas sikap moral pada abad lalu telah terbongkar sebagai kemunafikan, menciptakan kebutuhan akan blok yang mengisi kekosongan ini. Misalnya, Afrika Selatan bukan sekadar menampilkan aktivisme hukum; dengan menggunakan hukum Barat di Den Haag terhadap genosida yang sedang berlangsung di Gaza, Barat tetap bungkam, dan menembus apa yang tampak sebagai perisai impunitas yang tak tembus.

Demikian pula sikap Presiden Erdogan, yang menantang keheningan global tentang Gaza dan dukungan tak tergoyahkan untuk perjuangan Palestina, bukan sekadar retorika; ini adalah keberatan sistematis di mana doktrin 'dunia lebih besar dari lima' bertemu diplomasi kemanusiaan konkret di lapangan.

Saat kesepakatan pragmatis ditandatangani pada 2026, negara-negara ini adalah satu-satunya kekuatan yang mampu menambahkan catatan kemanusiaan pada teks-teks tersebut dan bertindak sebagai mekanisme pengereman.

Kedua adalah kepemimpinan yang berani. Di dunia transaksional 2026, segala sesuatu akan memiliki harga, tetapi pemimpin yang berani akan menegakkan nilai.

Kepemimpinan, pada momen ini, berarti bergerak melampaui analisis biaya-manfaat yang rasional untuk mengingatkan dunia akan garis-garis merah.

Pemimpin yang melihat pengungsi bukan sebagai alat tawar-menawar tetapi sebagai sesama manusia, dan yang mendefinisikan batas bukan sekadar dinding keamanan tetapi garis-garis nurani, akan menentukan nasib 2026.

Ketiga, dan mungkin yang paling penting, adalah Jalanan Global. Sementara standar ganda ibu kota-ibu kota Barat sedang dibongkar oleh warga mereka sendiri, pusat paling stabil dari penolakan global ini tak diragukan lagi adalah Istanbul.

Perkumpulan pro-Palestina 1 Januari di Jembatan Galata bukan sekadar ritual yang berulang. Ini adalah manifesto nurani yang disampaikan kepada sistem global pada fajar tahun baru.

Tableau ini, yang dibentuk oleh ratusan ribu orang, adalah episentrum garis perlawanan sipil yang membentang dari London hingga Jakarta. Ruang-ruang publik ini mewakili veto moral rakyat terhadap hitungan dingin negara-negara di balik pintu tertutup.

2026: Persimpangan

Pada akhirnya, warisan global 2026 akan ditentukan bukan oleh cepatnya proses tukar-menukar diplomatik tetapi oleh kedalaman moral sikap yang diambil terhadap genosida di Gaza.

Sementara realisme transaksional mungkin memandang rakyat Palestina sebagai urusan keamanan atau proyek konstruksi yang menawarkan ketenangan jangka pendek, setiap konsensus yang mengecualikan keadilan pada dasarnya adalah bom waktu yang menambah kedalaman kekacauan.

Pada titik ini, tanggung jawab historis jatuh pada 'kekuatan moral' dan pemimpin berhati nurani dari Global Selatan yang mengambil inisiatif di mana sistem internasional mengalami kebuntuan.

Peta jalan untuk tahun mendatang haruslah sebuah pemaksaan strategis, bukan sekadar harapan moral. Tugas aktor-aktor ini bukan sekadar menghadirkan sebuah arsitektur yang memasukkan keadilan di Gaza sebagai opsi di meja.

Sebaliknya, melalui koalisi solidaritas, mobilisasi diplomatik, dan aktivisme hukum, adalah mungkin membuktikan kepada sistem bahwa biaya dari setiap rencana yang mengecualikan nurani akan jauh lebih tinggi daripada sebuah kompromi.

Perdamaian berkelanjutan harus dibangun secara praktis, bukan sebagai preferensi, melainkan sebagai satu-satunya jalan keluar dari krisis ini.