Pemerintah mengirimkan pasukan tambahan ke Taman Nasional Tesso Nilo di Riau setelah pos komando satgas kehutanan dihancurkan, sebagai reaksi terhadap penyitaan perkebunan kelapa sawit ilegal, menurut Kementerian Kehutanan, Selasa (26/11).
Satgas kehutanan yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto, terdiri dari personel militer dan jaksa, tahun ini gencar menindak perkebunan sawit yang dianggap beroperasi di kawasan hutan secara ilegal. Industri sawit memperingatkan operasi ini berpotensi mengganggu pasokan global.
“Penambahan pasukan ini bertujuan mengamankan kembali pos komando, mencegah kerusakan lebih lanjut, dan memastikan operasi penertiban serta pemulihan ekosistem berjalan lancar,” kata kementerian dalam pernyataannya.
Sebanyak 30 tentara dan 20 polisi kehutanan dikerahkan untuk memperkuat patroli, mengamankan kawasan rawan perambahan, dan memantau pos pengawasan.
Taman nasional seluas 83.000 hektare ini menjadi habitat gajah Sumatera yang terancam punah, dan selama bertahun-tahun mengalami perambahan, menurut pemerintah. Satgas telah menyita 4.700 hektare perkebunan sawit ilegal, menutup akses ke lahan tersebut, serta menindak bangunan terkait operasi sawit ilegal.
“Operasi penegakan hukum di Tesso Nilo bertujuan memutus rantai bisnis yang merusak kawasan ini, bukan menyasar masyarakat. Fokus kami adalah pada pemilik lahan, penyandang dana, dan operator alat berat yang memperdagangkan kawasan hutan negara,” ujar pejabat senior Kementerian Kehutanan, Dwi Januarto Nugroho.
Aksi penertiban ini memicu protes dari ribuan warga di Riau pekan lalu, yang menentang pengambilalihan perkebunan mereka di wilayah seluas 8.000 hektare dalam taman nasional.
Secara nasional, sekitar 3,7 juta hektare perkebunan telah disita, hampir setengahnya dialihkan ke perusahaan negara baru Agrinas Palma Nusantara, menjadikannya perusahaan sawit terbesar di dunia berdasarkan luas lahan.
