Otoritas negara bagian Oregon telah mengajukan gugatan untuk menghentikan penempatan pasukan AS ke kota Portland di wilayah barat laut, sehari setelah Presiden Donald Trump memerintahkan langkah tersebut.
Gugatan yang diajukan oleh otoritas Oregon dan Portland pada hari Minggu menuduh Trump melakukan penyalahgunaan wewenang, dengan menyebut langkah itu "dimotivasi oleh keinginannya untuk menormalkan penggunaan pasukan militer dalam aktivitas penegakan hukum domestik biasa," khususnya di wilayah yang dipimpin oleh lawan politiknya.
Penempatan pasukan ini mengikuti langkah-langkah serupa oleh presiden Partai Republik itu untuk memobilisasi pasukan meski bertentangan dengan keinginan pimpinan lokal Demokrat di Los Angeles dan Washington, DC.
Trump menyatakan penempatan pasukan diperlukan untuk menindak kejahatan dan protes terhadap kebijakan deportasi massal yang kontroversial dan luas jangkauannya.
Sejak kembali berkuasa pada Januari, Trump menindak imigran tanpa dokumen sesuai janji kampanyenya, dalam langkah yang menurut pengacara dan LSM sering menimbulkan pelanggaran hak-hak warga.
Dalam beberapa pekan terakhir, presiden Partai Republik ini juga berjanji akan menghadapi kekerasan yang ia tuduhkan dilakukan oleh jaringan "teroris domestik" sayap kiri — langkah yang menurut kritik ditujukan untuk membungkam perbedaan pendapat.
Dalam gugatannya, otoritas Oregon menyatakan tidak ada kebutuhan penempatan Garda Nasional ke Portland karena, bertentangan dengan klaim Trump, protes terhadap Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) di kota tersebut berskala kecil dan damai.
Gugatan menyebut protes biasanya melibatkan kurang dari 30 orang dan tidak memerlukan penangkapan sejak pertengahan Juni.
“Tapi penempatan pasukan yang heavy-handed (berlebihan) oleh Trump berisiko meningkatkan ketegangan dan memicu kerusuhan baru,” kata gugatan itu.
‘Tidak diinginkan, tidak perlu, tidak Amerika’
Para pengunjuk rasa di Portland dan kota-kota lain secara sporadis memblokir akses ke fasilitas ICE dalam beberapa pekan terakhir, memicu beberapa bentrokan ketika petugas berusaha membersihkan area.
Menanggapi pengumuman Trump pada Sabtu, Gubernur Oregon Tina Kotek mengatakan ia tidak menerima rincian atau jadwal terkait penempatan pasukan.
“Tidak ada pemberontakan, tidak ada ancaman terhadap keamanan nasional, dan tidak ada kebutuhan pasukan militer di kota besar kami sendiri,” katanya kepada wartawan.
Wali Kota Portland Keith Wilson menyebut penempatan pasukan itu "tidak diinginkan, tidak perlu, dan tidak Amerika."
Pejabat di Portland khawatir akan terulangnya kondisi musim panas 2020, saat masa jabatan pertama Trump, ketika kota tersebut menyaksikan lonjakan bentrokan kekerasan di tengah protes keadilan rasial setelah polisi menewaskan George Floyd, seorang pria kulit hitam tak bersenjata.
Trump pertama kali menempatkan pasukan di Los Angeles pada Juni, meniadakan keputusan gubernur Demokrat negara bagian dan memicu sengketa hukum yang sedang berlangsung mengenai batas-batas kewenangan presiden.
Langkah itu diikuti oleh penempatan pasukan dan agen federal ke ibu kota AS, serta ancaman untuk masuk ke kota-kota besar lain, termasuk Chicago.
