Badan Energi Terbarukan Internasional atau IRENA menegaskan bahwa rencana Amerika Serikat untuk keluar dari keanggotaan lembaga tersebut tidak akan mengganggu komitmen global dalam mendukung transisi energi, khususnya di kawasan Asia Tenggara dan negara-negara berkembang lainnya.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal IRENA, Francesco La Camera, di sela-sela Sidang Majelis IRENA ke-16 yang berlangsung dalam rangkaian Abu Dhabi Sustainability Week, di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.
La Camera menepis anggapan bahwa kemungkinan penarikan Amerika Serikat akan berdampak pada wilayah tertentu. Menurutnya, struktur pendanaan IRENA justru menunjukkan peningkatan kapasitas anggaran.
“Kami tidak melihat adanya dampak pada kawasan tertentu. Bahkan, anggaran kami diproyeksikan meningkat sekitar 22 persen dibanding sebelumnya,” ujar La Camera kepada media.
Permintaan energi
Ia menjelaskan bahwa proses penarikan diri Amerika Serikat belum mencapai tahap final. Hingga saat ini, keputusan tersebut baru berbentuk memorandum presiden, dan belum disertai dokumen resmi penarikan yang disampaikan kepada IRENA.
Selama dokumen formal tersebut belum diterima, Amerika Serikat masih tercatat sebagai anggota penuh, dengan seluruh hak dan kewajiban, termasuk kontribusi keuangan kepada organisasi.
Meski demikian, IRENA mulai menyiapkan langkah mitigasi dengan mengupayakan berbagai sumber pendanaan alternatif untuk mengantisipasi potensi kekurangan anggaran. Jika hingga batas waktu tertentu celah pendanaan belum tertutup, Dewan IRENA akan mempertimbangkan penyesuaian anggaran.
Dalam kesempatan yang sama, La Camera menegaskan bahwa Afrika dan Asia Tenggara tetap menjadi fokus utama IRENA. Kedua kawasan tersebut dinilai mengalami lonjakan permintaan energi tercepat di dunia, sekaligus masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap bahan bakar fosil.
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana untuk menarik AS dari 66 organisasi PBB dan lembaga internasional, termasuk yang bergerak di bidang iklim, energi, kemanusiaan, perdamaian, dan demokrasi. Kebijakan itu disebut sebagai hasil evaluasi terhadap keanggotaan yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan nasional Amerika Serikat.
