Pemerintah Indonesia memastikan keselamatan warga negara serta keamanan aset nasional di Venezuela di tengah situasi politik yang masih berfluktuasi pasca operasi militer Amerika Serikat yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro pada 3 Januari lalu.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Yvonne Mewengkang, mengatakan kondisi keamanan dan aktivitas sosial di Caracas menunjukkan perbaikan. “Keamanan dan kegiatan masyarakat di Caracas semakin kondusif dan terus membaik,” ujarnya dalam pernyataan kepada awak media.
Menurut Kemlu, 37 warga negara Indonesia di Venezuela berada dalam kondisi aman dan tetap menjalin komunikasi dengan Kedutaan Besar RI di Caracas. Meski demikian, pemerintah mencatat masih terjadi gangguan jaringan komunikasi nasional serta pemadaman listrik di sejumlah wilayah ibu kota.
“Kami telah menyiapkan langkah-langkah kontingensi untuk memastikan keselamatan WNI apabila situasi keamanan kembali memburuk,” kata Yvonne.
Selain perlindungan warga negara, Indonesia juga memantau secara ketat keamanan kepentingan nasional, khususnya aset energi. Yvonne menegaskan bahwa pemerintah terus berkoordinasi melalui KBRI Caracas untuk memastikan aset yang dikelola PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP) tetap aman.
“Melalui perwakilan RI di Caracas, Kemlu terus memantau perkembangan situasi, terutama terkait keamanan aset dan operasional PIEP,” ujarnya di Jakarta sebagaimana dikutip dari Antara.
PIEP sebelumnya menyatakan bahwa fasilitas minyak dan gas yang dioperasikan Maurel & Prom—perusahaan energi asal Prancis yang 71,09 persen sahamnya dimiliki PIEP—tidak terdampak serangan militer AS.
Perusahaan tersebut menegaskan tidak ada laporan kerusakan maupun gangguan terhadap fasilitas maupun keselamatan pekerja, sembari tetap meningkatkan kewaspadaan dan koordinasi dengan KBRI.
Di tingkat diplomatik, pemerintah Indonesia juga menyampaikan keprihatinan atas penggunaan atau ancaman kekuatan militer dalam hubungan internasional. Indonesia menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk Piagam PBB dan hukum humaniter, dengan keselamatan warga sipil sebagai prioritas utama.
Operasi militer AS pada dini hari 3 Januari 2026 menyasar sejumlah fasilitas sipil dan militer di Venezuela, Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, juga ‘diculik’ dan diterbangkan ke AS untuk menghadapi dakwaan federal terkait dugaan perdagangan narkotika dan kerja sama dengan organisasi teroris.
Menyusul rangkaian peristiwa ini, pemerintah setempat menetapkan keadaan darurat nasional, dan Mahkamah Agung Venezuela menunjuk Wakil Presiden Delcy Rodríguez sebagai presiden sementara.
