Serangan militer Amerika Serikat di Caracas pada 3 Januari dan penculikan Presiden Venezuela Nicholas Maduro beserta istrinya bukan merupakan kejadian terpisah atau anomali dalam sistem internasional.

Sebaliknya, peristiwa itu merupakan sinyal tegas dari momen sejarah yang dihadapi tatanan dunia: runtuhnya tatanan internasional liberal dan bangkitnya bentuk dominasi yang lebih eksplisit, langsung, dan kekerasan, yang dapat digambarkan sebagai bentuk fasisme korporat global.

Operasi untuk menangkap dan secara paksa menyingkirkan Maduro beserta istrinya, dilaksanakan dengan penggunaan kekuatan dan tanpa dasar hukum internasional, terang‑terangan melanggar Piagam Perserikatan Bangsa‑Bangsa, prinsip kedaulatan negara, dan seluruh kerangka hukum internasional publik.

Ini, tanpa ambigu, merupakan tindakan penculikan internasional dan tindakan perang. Tidak ada eufemisme hukum atau retorika diplomatik yang dapat menutupi kenyataan ini.

Pidato Presiden Donald Trump, di mana ia menyatakan tanpa ragu bahwa AS akan "mengendalikan Venezuela", menandai titik balik wacana.

Topeng benar‑benar telah jatuh. Demokrasi, hak asasi manusia, dan perjuangan melawan korupsi tak lagi dikemukakan sebagai pembenaran formal.

Motifnya jelas dan brutal: minyak, sumber daya strategis, dan kontrol geopolitik. Segala hal lain berfungsi semata‑mata sebagai dalih.

Pernyataan ini bukan hanya ancaman terhadap Venezuela, melainkan deklarasi prinsip dari tatanan baru yang sedang dipaksakan: hukum rimba yang dijalankan oleh elite superkaya dan oleh konglomerat energi, keuangan, teknologi, serta militer yang kini tampak menguasai negara AS.

Kita menyaksikan konfigurasi feudalisme korporat, di mana seluruh wilayah dipandang sebagai hasil rampasan perang dan manusia diperlakukan sebagai hambatan yang bisa dibuang atau, paling baik, menjadi zona korban.

Venezuela bukan seorang individu, melainkan sebuah bangsa

Washington sekali lagi melakukan salah perhitungan historis yang mendalam. Venezuela bukan rezim yang didukung oleh satu figur tunggal.

Ia adalah proyek politik, sosial, dan kelembagaan yang telah bertahan lebih dari dua dekade pengepungan sistematis: sanksi ekonomi yang bersifat kriminal, blokade finansial, sabotase produksi, operasi perang psikologis, dan strategi destabilisasi yang terus‑menerus.

Penculikan presiden bertujuan untuk menimbulkan demoralisasi, perpecahan internal, dan runtuhnya kehidupan politik.

Namun negara Venezuela tetap mempertahankan kohesi politik, artikulasi sipil–militer, dan basis sosial komunal yang terorganisir, yang terbentuk justru di bawah kondisi ekstrem.

Tidak akan ada penyerahan kedaulatan secara langsung. Venezuela kecil kemungkinan akan menegosiasikan keberadaannya sebagai sebuah bangsa, maupun menerima transformasi menjadi enklave kolonial.

Menyadari betapa seriusnya momen ini tidak menghapus kenyataan tersebut.

Perang psikologis akan meningkat, perang ekonomi akan berlanjut, dan tekanan internasional akan semakin besar.

Namun, mereduksi konflik ini menjadi narasi "penggulingan rezim" menunjukkan kesalahpahaman mendalam tentang kedalaman historis dan sosial dari perlawanan Venezuela.

Apa yang terjadi di Venezuela harus dibaca dalam konteks internasional yang lebih luas.

Dalam beberapa bulan terakhir, kita telah menyaksikan dugaan percobaan pembunuhan terhadap presiden Rusia, Israel membom negara‑negara di seluruh kawasan tanpa menghadapi sanksi nyata, Eropa yang lumpuh dan berada dalam subordinasi, serta organisasi multilateral yang tersisa hanya sebagai pernyataan kosong dan pertemuan yang tidak efektif.

Fasisme tanpa topeng

Pesannya tegas: aturan tidak lagi berlaku ketika kepentingan strategis sebuah kekuatan yang sedang menurun dipertaruhkan.

Hukum internasional berubah menjadi fiksi fungsional, berguna hanya untuk mendisiplinkan yang lemah.

Ini adalah skenario krisis peradaban, di mana kapitalisme yang sedang menurun merespons pembusukannya sendiri dengan kekerasan yang lebih besar, penjarahan yang intensif, dan meningkatnya dehumanisasi dalam politik global.

Fasisme abad ke‑dua puluh satu tidak lagi memerlukan seragam atau narasi ideologis besar.

Ia beroperasi melalui korporasi bersenjata, pasar yang dimiliterisasi, dan negara‑negara yang ditaklukkan, dengan penghinaan mutlak terhadap kehidupan dan kesejahteraan kolektif. Ia tidak mencari legitimasi, melainkan ketaatan. Ia tidak menawarkan masa depan, melainkan ekstraksi dan kontrol.

Dalam konteks ini, menolak memihak berarti turut bersalah. Pemerintah yang tetap diam, berpaling, atau berpihak demi perhitungan, ketakutan, atau kemudahan menerima subordinasi, penghinaan dan, pada akhirnya, kematian material serta simbolis rakyatnya sendiri sebagai jalan yang dapat diterima.

Di hadapan skenario ini, satu‑satunya respons yang mungkin adalah persatuan rakyat dan keputusan tegas dari pemerintahan yang masih mengaku merdeka.

Deklarasi umum dan seruan abstrak untuk perdamaian tidaklah cukup. Penting untuk mengambil posisi sejarah, mempertahankan kedaulatan, menolak agresi, dan memutus logika dominasi imperial.

Venezuela hari ini adalah garis depan, tetapi tidak sendirian. Yang dipertaruhkan bukan sekadar nasib satu bangsa, melainkan kemungkinan dunia di mana rakyat menentukan masa depan mereka sendiri tanpa diperlakukan sebagai komoditas.

Elit telah memilih kebiadaban; rakyat harus memilih martabat. Sejarah tidak akan memaafkan mereka yang, padahal memiliki kesempatan untuk melawan, memilih diam.