Istana Kepresidenan mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri pertemuan perdana “Board of Peace” yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington pekan mendatang.
Pertemuan pertama badan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 19 Februari di ibu kota AS.
Kementerian Luar Negeri RI menyebut forum tersebut akan dimanfaatkan Jakarta untuk mendorong perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina, sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap solusi dua negara.
“Pemerintah telah menerima undangan untuk menghadiri pertemuan perdana Board of Peace, dan Presiden Prabowo Subianto berencana hadir,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri, Vahd Nabyl Achmad Mulachela.
Ia menambahkan Indonesia akan memperjuangkan perlindungan warga sipil serta mendorong pemulihan dan rekonstruksi Gaza melalui forum itu.
Board of Peace dipimpin langsung oleh Trump dan awalnya dirancang untuk mengawasi proses pembangunan kembali Jalur Gaza setelah dua tahun perang. Namun, piagam badan tersebut menunjukkan mandat yang lebih luas dari sekadar isu Palestina.
Prabowo sebelumnya telah menghadiri peluncuran badan ini di sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, bulan lalu, bersama sejumlah kepala negara dan pejabat senior. Sekitar 19 negara tercatat telah bergabung.
Keikutsertaan Indonesia dalam inisiatif ini juga berlangsung di tengah perundingan perjanjian dagang dengan Washington.
Awal pekan ini, usai pertemuan TNI dan Polri di Istana negara, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan bahwa pihaknya sedang bersiap mengirim pasukan ke Gaza sebagai bagian dari rencana yang didukung AS untuk mengakhiri konflik Israel-Hamas.
Tentara Nasional Indonesia menyebut tengah menyiapkan hingga 8.000 personel jika pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional disetujui.
Kontribusi sebesar US$1 miliar
Juru bicara Kementerian Pertahanan, Rico Ricardo Sirait, mengatakan belum ada keputusan final terkait jumlah pasukan maupun waktu penempatan. Menurutnya, prajurit Indonesia akan difokuskan pada dukungan rekonstruksi dan layanan kesehatan di Gaza.
“Pada prinsipnya, Indonesia siap berkontribusi bagi perdamaian dan upaya kemanusiaan,” kata Rico, dikutip oleh AFP.
Di sisi lain, mekanisme keanggotaan Board of Peace memicu kritik. Anggota permanen diwajibkan membayar kontribusi sebesar US$1 miliar, memunculkan tudingan bahwa badan ini berpotensi menjadi versi “berbayar” dari Dewan Keamanan PBB.
Pemerintah Indonesia belum mengonfirmasi apakah akan membayar biaya tersebut.
Sekretaris kabinet menyatakan pekan lalu bahwa keanggotaan Indonesia bersifat tidak mengikat, tidak permanen dan dapat dihentikan kapan saja jika tidak sesuai dengan kepentingan nasional dan kemerdekaan rakyat Palestina.
