Menyusul kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke tiga kabupaten terdampak banjir dan longsor di provinsi Sumatera Barat (Sumbar) pada Kamis (18/12/2025). Pemerintah Indonesia akan mempercepat pembangunan hunian dan pemulihan infrastruktur di wilayah tersebut.
Langkah ini ditujukan untuk memastikan penanganan darurat hingga pemulihan pascabencana berlangsung cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak.
Dalam rangkaian kunjungan lapangan, Presiden meninjau kawasan Lembah Anai, salah satu ruas jalan nasional utama yang menghubungkan Padang dan Bukittinggi. Di lokasi tersebut, alat berat telah dikerahkan untuk membersihkan sisa material banjir dan memperbaiki struktur jalan. Presiden meminta percepatan pekerjaan agar jalur logistik dan mobilitas warga dapat segera pulih.
Prabowo juga mengunjungi Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, untuk melihat pembangunan Jembatan Bailey Padang Mantuang yang menjadi akses penghubung vital.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, sedikitnya 35 jembatan Bailey tengah dibangun di berbagai titik terdampak, dengan pengerjaan yang melibatkan aparat TNI dan masyarakat setempat.
Selain infrastruktur, perhatian pemerintah difokuskan pada kebutuhan dasar para pengungsi. Di Kayu Pasak Palembayan, Kabupaten Agam, Presiden meninjau pembangunan hunian sementara (huntara) yang mulai ditempati warga terdampak.
Pemerintah menilai pemulihan konektivitas sebagai prasyarat utama pemulihan ekonomi dan sosial.
Prasetyo menambahkan bahwa sekitar 100 unit huntara dibangun di lokasi tersebut untuk mengurangi kepadatan di posko pengungsian. Secara keseluruhan, pemerintah menyiapkan puluhan ribu huntara di tiga provinsi terdampak sebagai solusi sementara sembari menyiapkan relokasi ke hunian tetap.
“Untuk Sumatra Barat, fokus saat ini adalah penyediaan hunian sementara dan, jika memungkinkan, percepatan menuju hunian tetap,” ujar Prasetyo Hadi kepada wartawan di Bandar Udara Internasional Minangkabau.
Di luar penanganan fisik, Presiden juga menekankan pentingnya pembenahan tata kelola lingkungan sebagai bagian dari mitigasi bencana jangka panjang. Evaluasi kawasan hutan, izin pertambangan, serta aktivitas usaha di bantaran sungai menjadi perhatian khusus dan akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah.
“Isu lingkungan menjadi pekerjaan rumah penting yang mendapat perhatian langsung dari Presiden,” pungkas Prasetyo.
Pemerintah menegaskan bahwa seluruh upaya pemulihan akan dijalankan secara terpadu, dengan tujuan tidak hanya memulihkan kondisi pascabencana, tetapi juga memperkuat ketahanan wilayah terhadap risiko bencana di masa mendatang.
