Sadiq S BhatWashington DC — Nicolas Maduro tidak melangkah ke pengadilan Amerika Serikat sebagai kepala negara yang menjaga jarak. Ia datang dalam status tahanan, di bawah pengawalan ketat.
Dikawal petugas US Marshals, pemimpin Venezuela itu memasuki ruang sidang federal di Manhattan bagian selatan pada Senin. Tanpa borgol, namun dengan pengamanan penuh, nasibnya berpindah dari Caracas ke Distrik Selatan New York.
Maduro, 63 tahun, berdiri di hadapan Hakim Alvin Hellerstein, sosok veteran peradilan berusia 92 tahun yang dikenal tegas, tak menyukai drama, dan memegang kendali penuh atas ruang sidang.
Presiden Venezuela itu menyatakan tidak bersalah atas seluruh dakwaan.
Surat dakwaan disusun secara lugas: narkoterorisme, perdagangan narkoba, dan korupsi. Jaksa menuduh Maduro memimpin jaringan kriminal yang terkait dengan negara dan menjadikan Venezuela sebagai jalur utama kokain menuju Amerika Serikat.
Dakwaan ini pertama kali diumumkan ke publik pada 2020, di era pemerintahan pertama Donald Trump. Nama Maduro tercantum bersama sejumlah pejabat tinggi yang dituding memfasilitasi pengiriman kokain serta melindungi operasi yang berafiliasi dengan kartel narkoba.
Yang berubah pada pekan lalu adalah status penahanannya.
Pejabat AS menggambarkan penangkapan Maduro di Caracas sebagai operasi militer yang dirancang secara cermat. Namun tim kuasa hukumnya menyebut peristiwa itu sebagai penculikan.
Tim hukum Maduro mulai mengirimkan sinyal strategi. Ia diwakili dalam persidangan oleh Barry Pollack, pengacara ternama yang dikenal sebagai kuasa hukum pendiri WikiLeaks, Julian Assange.
Pilihan pengacara ini bukan tanpa makna. Kehadiran Pollack mengisyaratkan strategi yang melampaui pembelaan pidana semata, dengan membingkai perkara ini sebagai penuntutan bermotif politik.
Pendekatan tersebut memiliki preseden.
Sidang Noriega
Bagi banyak pengamat, pemandangan di Manhattan memunculkan kilas balik ke 1989, saat pasukan AS menangkap pemimpin Panama Jenderal Manuel Noriega dan membawanya ke Florida untuk menghadapi dakwaan narkoba.
Noriega juga tiba dalam kondisi diborgol. Ia pun berargumen bahwa kedaulatan negara seharusnya melindunginya dari yurisdiksi pengadilan AS.
Dalam memoarnya America’s Prisoner, Noriega menggambarkan persidangannya sebagai proses bermotif politik, dengan Hakim William M. Hoeveler menolak sejumlah permohonan kunci terkait klaim kekebalan.
Ia menuduh jaksa—yang dipimpin Michael “Pat” Sullivan—mengandalkan “pembohong profesional” seperti anggota kartel Carlos Lehder dan Ricardo Bilonick. Noriega juga menggambarkan pengacaranya, Frank Rubino, sebagai pihak yang berjuang sendirian menghadapi pembatasan bukti dan keterbatasan sumber daya.
Pengadilan menolak klaim tersebut. Washington tidak mengakui Noriega sebagai pemimpin sah Panama, dan hakim memutuskan bahwa kekebalan kepala negara tidak berlaku.
Noriega akhirnya divonis bersalah atas delapan dakwaan dan menjalani hukuman 17 tahun penjara di Amerika Serikat.
Kekebalan diplomatik?
Perbandingan ini bukan kebetulan. Inilah kerangka hukum yang diperkirakan akan dijadikan rujukan oleh pemerintah AS.
“Ada kemiripan yang jelas,” kata Naomi Roht-Arriaza, pakar hukum internasional dan keadilan transisi, kepada TRT World. “Keduanya dituduh terlibat dalam kejahatan penyelundupan kokain, dan keduanya dibawa ke AS untuk diadili melalui cara-cara koersif.”
Namun ia mengingatkan bahwa analogi ini tidak sepenuhnya sepadan dan menyimpan risiko hukum.
“Noriega tidak lagi menjabat sebagai presiden Panama saat invasi terjadi,” ujarnya. “Maduro secara formal masih menjabat sebagai presiden, meskipun AS tidak mengakuinya. Dengan membiarkan wakil presidennya mengambil alih kekuasaan dan mempertahankan struktur negara, AS justru tampak mengakui bahwa Maduro adalah presiden konstitusional. Ini memunculkan isu kekebalan kepala negara yang tidak ada dalam kasus Noriega.”
Dalam hukum internasional, perbedaannya tegas. Kepala negara yang sedang menjabat menikmati kekebalan pribadi absolut dari penuntutan di pengadilan asing. Mantan pemimpin hanya memiliki kekebalan fungsional untuk tindakan resmi. Kejahatan narkoba tidak termasuk pengecualian yang diakui.
“Secara argumentatif, Maduro adalah kepala negara yang masih menjabat dan karena itu memiliki kekebalan absolut,” kata Roht-Arriaza. “Ada pengecualian untuk pengadilan pidana internasional dan kemungkinan untuk pelanggaran HAM berat, tetapi tidak untuk kejahatan narkotika.”
Pada Selasa, Jaksa Agung Venezuela Tarek William Saab meminta Hakim Hellerstein untuk “mengakui tidak adanya yurisdiksi pengadilan di bawah kewenangannya untuk mengadili pemimpin negara berdaulat yang dilindungi kekebalan diplomatik, saya ulangi, sebagai kepala negara.”
Pada era Noriega, pengadilan memutuskan bahwa cara seorang terdakwa dihadapkan ke pengadilan tidak membatalkan penuntutan. Preseden ini lahir dari kasus Alvarez-Machain, ketika Mahkamah Agung AS mengizinkan persidangan berlanjut meski seorang dokter Meksiko diculik dan diterbangkan ke AS.
“Doktrin itu belum pernah diuji terhadap kepala negara yang sedang menjabat,” kata Roht-Arriaza.
Isu kedaulatan pun kian mengeras.
Arriaza, yang berpengalaman luas dalam proses pascakonflik di Amerika Latin, menambahkan, “AS berupaya membingkai ini sebagai penegakan hukum, tetapi logikanya terus dikaburkan oleh pernyataan bahwa ini adalah perang (padahal bukan), tentang bagaimana AS akan ‘mengelola’ Venezuela, dan bagaimana AS akan ‘mengambil’ minyak Venezuela.”
“Semua ini menandai keretakan lebih lanjut dalam tatanan internasional pascaperang.”
Perubahan rezim AS berbalut jubah hukum
Kekhawatiran inilah yang menjadi inti perkara.
Dr Jenaro Abraham, pakar pemberontakan Amerika Latin yang meneliti kasus Noriega, mengatakan pertanyaan kuncinya adalah apakah hukum mampu mengejar politik.
“Dalam kasus Noriega, penuntutan hukum dan tujuan politik akhirnya bertemu,” ujarnya kepada TRT World.
“AS menangkapnya, mengadilinya, dan memperoleh vonis bersalah. Itu kemudian menstabilkan klaim bahwa pencopotannya adalah soal penegakan hukum, bukan perubahan rezim.”
Menurutnya, kasus Maduro belum mencapai titik tersebut.
“Kerangka hukum narkoterorisme diciptakan untuk mengkriminalisasi aktor politik bersenjata dengan membingkai ekonomi politik sebagai kejahatan murni,” kata Abraham. “Dalam kasus ini, tujuan politik bergerak lebih cepat daripada landasan hukumnya.”
Ia menyoroti risiko ke depan. Pengadilan akan menuntut bukti kuat atas unsur terorisme yang disyaratkan undang-undang narkoterorisme. Jaksa membutuhkan bukti konkret—bukan sekadar penetapan atau simbolisme—seperti penyadapan, jejak keuangan, dan kesaksian orang dalam yang menempatkan Maduro di pusat pengambilan keputusan.
“Jika persidangan ini dibangun di atas narasi, bukan pembuktian, maka ia akan rapuh,” kata Abraham.
Strategi pembelaan pun tak kalah penting. “Ketergantungan agresif pada kekebalan kedaulatan justru menunjukkan kelemahan,” ujarnya. “Pendekatan yang lebih efektif adalah menyoroti penyalahgunaan kewenangan eksekutif, penegakan hukum selektif, dan tujuan geopolitik, tanpa mereduksi pembelaan menjadi martirdom yang dangkal.”
Noriega menempuh jalur kekebalan. Ia gagal. Persidangannya menjadi perdebatan global panjang tentang kedaulatan, keadilan selektif, dan kekuasaan AS. Perdebatan itu tidak berakhir dengan vonis bersalah.
Kini, perdebatan serupa muncul kembali.
Pendukung penuntutan menyebut kasus ini sebagai akuntabilitas yang telah lama tertunda atas kejahatan negara. Para pengkritik menilainya sebagai perubahan rezim yang dibungkus legalitas. Para analis memperingatkan bahwa perkara ini menguji batas terluar kewenangan Amerika.
Untuk saat ini, Hakim Hellerstein mempersempit fokus. Tanpa pidato. Tanpa politik.
Maduro dijadwalkan kembali hadir di pengadilan dari pusat penahanan Brooklyn pada 17 Maret.
“Sidang Noriega berubah menjadi pertarungan panjang soal kedaulatan dan keadilan selektif. Dalam kasus ini, strategi serta sikap publik tim hukum Maduro akan menjadi indikator penting apakah penuntutan berkembang menjadi perkara berbasis bukti yang serius atau tetap bersifat performatif,” tutup Abraham.
