Kementerian Pertahanan Indonesia menerbitkan iklan satu halaman penuh di surat kabar terbesar di negara itu pada Senin, untuk menjelaskan sekaligus membela program-program non-pertahanan yang dijalankan militer, di tengah kritik terhadap semakin besarnya peran militer di bawah Presiden Prabowo Subianto.
Sejak terpilih sebagai presiden tahun lalu, Prabowo telah memperluas jumlah jabatan pemerintahan bagi personel militer dan mengandalkan militer untuk melaksanakan program-programnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan mahasiswa dan aktivis bahwa demokrasi terbesar ketiga di dunia ini bisa kembali ke era Orde Baru yang didominasi militer di bawah pemimpin otoriter Soeharto.
Berjudul “Tidak Hanya Militer: Pertahanan Rakyat Gaya Indonesia,” iklan yang dimuat di harian Kompas tersebut menyatakan bahwa kebijakan Kementerian Pertahanan telah berkembang dan bertransformasi “menjadi pertahanan rakyat berdasarkan kemakmuran dan kolaborasi lintas sektor.”
Prabowo telah mengerahkan militer untuk berbagai tugas, mulai dari melaksanakan program makan siang gratis, memproduksi obat-obatan, menjalankan proyek pertanian, hingga mengambil alih perkebunan kelapa sawit.
Iklan itu menyebutkan pemerintah mendorong ketahanan nasional melalui keterlibatan Kementerian Pertahanan, dengan menyebutkan 10 program, termasuk pemberian makanan gratis, pembentukan 100 batalyon baru di sektor kesehatan dan pertanian, serta laboratorium militer untuk memproduksi obat.
Iklan tersebut juga menyebutkan bahwa kementerian telah melatih dan membekali ribuan lulusan muda dengan “pendekatan militer” dan gizi masyarakat di dapur-dapur umum di seluruh negeri. Para lulusan ini kemudian menjadi kepala dapur atau ahli gizi.
Kementerian juga menyatakan bahwa batalyon-batalyon tersebut diproyeksikan akan mencapai 500 dalam lima tahun, dengan tujuan “mengamankan program strategis pemerintah.”
Made Supriatma, peneliti tamu di lembaga kajian ISEAS-Yusof Ishak Institute berbasis di Singapura, menyebut kebijakan tersebut sebagai “sekuritisasi” sektor sipil.
“Mereka hanya mencoba menjual (kebijakan itu) kepada publik melalui iklan – tapi apakah publik akan menerima atau tidak, tidaklah relevan karena mereka sudah melaksanakannya,” katanya kepada Reuters.
Kementerian Pertahanan tidak segera menanggapi permintaan komentar Reuters terkait alasan penerbitan iklan tersebut.
