Washington, DC — Pengerahan militer Amerika Serikat di Karibia selatan, termasuk kedatangan kapal induk terbesar di dunia, USS Gerald R. Ford, bisa jadi merupakan ancaman invasi ke Venezuela atau sekadar manuver tekanan terhadap Caracas. Namun langkah itu menempatkan Kolombia dalam situasi serba sulit.

Kolombia, yang berbagi perbatasan sepanjang 2.000 km dengan Venezuela, baru-baru ini memulihkan hubungan diplomatik dengan Caracas dan menampung lebih dari 2,5 juta pengungsi serta migran Venezuela.

Gustavo Petro, presiden kiri pertama Kolombia yang terpilih berkat janji perubahan sosial dan ekonomi besar-besaran—mulai dari ketimpangan, kemiskinan, hingga krisis iklim—menolak “pembongkaran negara Venezuela secara kekerasan.” Sikap itu ia sampaikan meskipun Bogota, yang selama ini menjadi mitra dekat Washington dan berstatus “Major Non-NATO Ally,” tetap menjadi lokasi sejumlah pangkalan militer AS.

Para pengamat Amerika Latin menilai bahwa meski AS membutuhkan Kolombia untuk operasi militer apa pun terhadap Venezuela, Washington juga terlihat berupaya keras membangun kasus politik terhadap Petro secara pribadi.

“Apa yang terjadi di akhir pemerintahan Trump sebenarnya adalah perselisihan politik antara dua kepala negara, Trump dan Petro—yang berbeda pandangan soal kebijakan migrasi, perang di Gaza… dan kini soal serangan di Karibia,” kata Elizabeth Dickinson, wakil direktur sementara untuk Amerika Latin di International Crisis Group, kepada TRT World.

“[Karena itu], kebijakan AS terhadap Kolombia pada dasarnya adalah menjatuhkan sanksi langsung kepada Petro… memasukkan namanya ke daftar Clinton, daftar sanksi OFAC, sekaligus memberi pesan jelas bahwa AS tidak bermasalah dengan institusi-institusi Kolombia, otoritas daerah, ataupun sektor swasta,” ujarnya.

Dickinson merujuk pada daftar Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN list) milik Departemen Keuangan AS yang dikelola oleh Office of Foreign Assets Control (OFAC), dikenal pula sebagai daftar Clinton.

Kebijakan Kolombia terkait ketegangan AS–Venezuela berubah signifikan di era Petro, yang menjabat sejak 2022. Ia mengembalikan hubungan diplomatik dengan pemerintahan Presiden Nicolas Maduro di Venezuela dan menekankan dialog serta kerja sama kawasan dibanding konfrontasi.

Petro dalam bidikan AS

Sikap ini berbeda dari pemerintahan-pemerintahan Kolombia sebelumnya yang mendukung upaya AS mengisolasi Maduro, termasuk pengakuan terhadap oposisi Juan Guaido sebagai presiden pada 2019.

Dalam ketegangan terbaru AS–Venezuela di masa jabatan kedua Trump, Kolombia justru mengambil posisi sebagai mediator dan menolak eskalasi militer AS.

Sementara sejumlah negara Amerika Latin—termasuk Brasil, Meksiko, Cile, dan Nikaragua—mengecam serangan AS terhadap kapal yang diduga pengangkut narkoba di Karibia hingga menewaskan lebih dari 80 orang, Petro menilai pengerahan militer AS dekat Venezuela sebagai bentuk tidak hormat terhadap Amerika Latin. Ia juga menangguhkan sebagian kerja sama intelijen dengan AS terkait tindakan tersebut.

Langkah itu memicu Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap Petro dan “jaringan pendukungnya,” sementara Presiden Donald Trump dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyebutnya “gila,” mengulang retorika keras mereka terhadap Presiden Maduro.

Petro telah mengusulkan perundingan multilateral untuk menurunkan ketegangan AS–Venezuela, melibatkan China, Meksiko, Ekuador, Cile, Australia, dan AS, dengan lokasi potensial di Pearl Harbor—mencerminkan kegelisahan regional yang juga disuarakan organisasi seperti CELAC.

Pekan lalu, Petro juga menyerukan kesepakatan berbagi kekuasaan antara pemerintah Maduro dan oposisi sebagai jalan damai keluar dari krisis yang menurutnya dapat “membuka pintu menuju demokrasi tanpa tekanan berlebihan.”

“Saya menolak solusi yang tidak dinegosiasikan, yang hanya mengejar kemenangan satu pihak dengan menghancurkan pihak lain,” kata Petro.

Namun mengapa Washington memusatkan perhatian pada Bogota di tengah meningkatnya ketegangan dengan Venezuela, padahal Kolombia bukan satu-satunya negara yang menentang serangan AS di Karibia?

“Kolombia berada di pusat operasi itu [terhadap Venezuela]. AS tidak bisa menjalankan agresi yang berkelanjutan terhadap Venezuela tanpa dukungan perbatasan, wilayah udara, dan kerja sama militer Kolombia,” kata Jenaro Abraham, ilmuwan politik dan profesor studi Amerika Latin di Gonzaga University, kepada TRT World.

Menurut Abraham, AS berupaya menjauhkan Kolombia dari presidennya sendiri—sejalan dengan analisis Dickinson.

“Pelonggaran tarif secara mendadak terhadap komoditas ekspor utama Kolombia menandakan dukungan terhadap negara Kolombia, sementara sanksi yang semakin keras terhadap Presiden Petro menandakan hukuman kepada dirinya secara pribadi,” ujar Abraham.

“Tujuannya bukan mendisiplinkan Kolombia—melainkan memisahkan Kolombia dari Petro saat AS tengah memobilisasi kekuatan terhadap Venezuela.”

Mengguncang ekonomi Kolombia akan menjadi bumerang bagi rencana Washington, karena negara itu merupakan tulang punggung operasi kontra pemberontakan AS. Karena itu, menurut Abraham, AS memilih pendekatan yang menargetkan Petro secara individu alih-alih negara Kolombia.

“AS memilih jalan memutar: melindungi negara Kolombia dan elit ekonominya sambil menekan kepala pemerintahannya,” kata Abraham.

Munculnya ‘El Tigre’

Meski AS belum secara aktif mendorong penggulingan Petro seperti terhadap Maduro, impian pemerintahan Trump untuk Kolombia bisa terwujud lewat sosok calon presiden sayap kanan ekstrem—Abelardo de la Espriella.

De la Espriella, yang menjuluki dirinya “El Tigre,” menjadi salah satu dari tiga kandidat terdepan menuju pemilihan presiden Mei 2026. Petro sendiri tidak bisa maju lagi sesuai konstitusi.

“El Tigre” menyatakan kekagumannya pada Presiden Argentina Javier Milei dan mendukung pemulihan hubungan dengan Israel yang sebelumnya diputus Bogota atas aksi genosida Israel di Gaza.

De la Espriella juga menjalin kedekatan politik dengan Presiden AS Donald Trump. Dalam beberapa pekan terakhir, ia menegaskan, “Saya membela nilai-nilai yang sama dengan Trump.”

“De la Espriella—seorang figur media sayap kanan yang beralih menjadi politisi—membangun kampanyenya dengan kekaguman terbuka pada Trump, janji memiliterisasi perbatasan, dan dukungan eksplisit terhadap intervensi AS di Venezuela,” ujar Abraham.

“Ia berulang kali menyatakan Kolombia harus bekerja sama penuh dengan agenda Washington, membalik kebijakan perdamaian Petro, dan ‘mengembalikan ketertiban’ di kawasan melalui kekuatan, bukan diplomasi.”

Abraham menekankan bahwa jika terpilih, politisi sayap kanan itu dapat menjadikan Kolombia “jangkar operasional agresi AS terhadap Venezuela.”

“Dengan mengisolasi Petro selama krisis Venezuela, Washington mempercepat kondisi politik bagi suksesor yang tidak akan mempertanyakan intervensi, tidak akan menghalangi pergerakan pasukan atau penerbangan, dan tidak akan menyerukan negosiasi damai saat AS menginginkan perang. Krisis Venezuela adalah pemicunya—pengasingan Petro dan kebangkitan Abelardo de la Espriella adalah mekanismenya,” katanya.

Kekhawatiran kawasan

Penolakan Kolombia terhadap tindakan AS di Karibia menjadi sorotan. Para pakar menilai ada kekhawatiran regional atas kembalinya campur tangan militer AS dalam politik kawasan.

Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menolak gagasan invasi darat AS dan menegaskan bahwa persoalan politik sebaiknya diselesaikan lewat dialog, bukan senjata—sembari membela Amerika Latin sebagai “zona damai.”

Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menegaskan posisi negaranya yang historis menolak intervensi asing, menolak invasi, dan mendorong negosiasi damai antara AS dan Venezuela.

Presiden Cile Gabriel Boric juga menyuarakan kekhawatiran atas pengerahan militer AS di Karibia, menolak segala tindakan bersenjata yang mengancam stabilitas kawasan dan menyerukan agar Amerika Latin tetap menjadi wilayah damai.

Sebaliknya, pemerintahan berhaluan kanan seperti Argentina dan El Salvador menyatakan dukungan terhadap langkah AS.

“Tekanan AS di Karibia terhadap Venezuela menimbulkan banyak kekhawatiran, bukan hanya di Kolombia tetapi di seluruh kawasan, mengenai kembalinya campur tangan militer langsung AS dalam politik regional,” kata Dickinson dari Crisis Group.

“Baik dari kanan maupun kiri, apakah Anda sejalan dengan kebijakan Trump atau tidak, banyak negara Amerika Latin sangat sensitif terhadap hal seperti ini, mengingat sejarah panjang intervensi AS dalam urusan kawasan,” ujarnya.