Kami, rakyat Palestina, merasa harapan yang bercampur dengan kehati-hatian. Keluarga-keluarga di Gaza menggambarkan perasaan yang aneh, campuran antara lega dan cemas — kebahagiaan karena pengeboman telah berhenti, ketakutan bahwa itu bisa dimulai lagi kapan saja, dan kesedihan atas apa yang telah hilang.

Bagi banyak orang Palestina, bahkan kata gencatan senjata terasa asing setelah setahun penuh dengan serangan tanpa henti. Namun, momen ini, meskipun rapuh, membawa potensi untuk menjadi sesuatu yang lebih permanen — jika kerangka regional yang kini terbentuk di sekitarnya dibiarkan berkembang.

Kesepakatan gencatan senjata baru ini menetapkan rencana bertahap: penghentian permusuhan, penarikan bertahap pasukan Israel, dan pertukaran timbal balik antara sandera dan tahanan.

Hamas masih menahan 48 sandera — termasuk warga Israel dan warga negara asing, serta jenazah mereka yang telah meninggal — sementara Israel terus menahan hampir 11.000 warga Palestina. Ketimpangan yang mencolok ini tetap menjadi salah satu hambatan utama untuk mencapai kesepakatan yang berkelanjutan.

Namun, signifikansi sebenarnya tidak hanya terletak pada isi kesepakatan, tetapi juga pada siapa yang terlibat dalam pembicaraan. Tidak seperti gencatan senjata sebelumnya, kali ini kesepakatan ini dibentuk dan dijamin oleh koalisi aktor regional yang lebih luas — Turkiye, Mesir, dan Qatar — dengan dukungan diplomatik tambahan dari Arab Saudi, Yordania, dan Uni Emirat Arab. Karakter multilateral ini dapat menjadi pembeda antara jeda sementara lainnya dan awal dari kerangka kerja perdamaian yang berkelanjutan.

Timur Tengah mengambil langkah

Dalam gencatan senjata sebelumnya, mediasi sering kali hanya berpusat pada Washington atau terbatas pada manajemen kemanusiaan jangka pendek. Kali ini, Timur Tengah sendiri yang mengambil kendali.

Keterlibatan Turkiye sangat patut diperhatikan. Diplomat Ankara terlibat langsung dalam pembicaraan yang diadakan di Sharm el-Sheikh, dan Presiden Erdogan secara terbuka berkomitmen untuk “memantau pelaksanaan secara ketat.” Ini lebih dari sekadar simbolis: Turkiye telah memposisikan dirinya sebagai penjamin, dengan kemauan politik dan kredibilitas regional untuk mendorong kepatuhan.

Pengaruh Mesir tetap tak tergantikan. Mesir mengontrol perbatasan Rafah, pintu keluar utama Gaza ke Mesir, berperan sebagai penghubung keamanan utama dengan Israel, dan memiliki pengalaman puluhan tahun dalam mediasi logistik gencatan senjata.

Qatar, di sisi lain, terus menjadi jembatan penting ke Hamas — menjaga saluran politik, pendanaan kemanusiaan, dan keahlian teknis yang diperlukan untuk mengoperasionalkan kesepakatan di lapangan. Bersama-sama, tiga negara ini membentuk tulang punggung regional yang mampu mengubah ketentuan tertulis menjadi penegakan nyata di dunia nyata.

Namun, lingkaran diplomasi semakin meluas. Arab Saudi telah vokal dalam mengaitkan gencatan senjata dengan kebutuhan akan horizon politik yang kredibel — khususnya, pengakuan negara Palestina berdasarkan perbatasan 1967, sebuah tuntutan lama dalam hukum internasional dan resolusi PBB.

Uni Emirat Arab telah menunjukkan kesiapan untuk mendukung rekonstruksi melalui koridor maritim dan proyek infrastruktur di dalam Gaza. Yordania telah berjanji untuk meningkatkan pengiriman bantuan kemanusiaan setelah pembatasan akses dilonggarkan, dengan memanfaatkan pengalaman logistiknya dari operasi bantuan sebelumnya.

Keterlibatan kolektif ini mewakili geometri politik baru — di mana kawasan ini tidak hanya bereaksi terhadap kerangka kerja Barat, tetapi juga secara aktif merancang kerangka kerjanya sendiri.

Kondisi kritis

Apakah kesepakatan ini akan bertahan bergantung pada beberapa kondisi kritis. Yang pertama adalah verifikasi. Gencatan senjata gagal ketika ketentuan tidak jelas dan pelanggaran tidak tercatat. Kali ini, tolok ukur harus bersifat publik, terikat waktu, dan diverifikasi secara independen: peta penarikan yang jelas, daftar sandera dan tahanan yang terdefinisi, serta pelaporan insiden yang transparan.

Tujuan Turkiye untuk “memantau pelaksanaan secara ketat” harus diterjemahkan menjadi mekanisme verifikasi bersama yang formal dengan Mesir, Qatar, dan partisipasi PBB — sebuah badan yang diberdayakan untuk mengeluarkan pembaruan mingguan dan meredakan pelanggaran sebelum menjadi lebih buruk.

Kondisi kedua adalah kecepatan. Dalam waktu 72 jam, bantuan harus mengalir dalam jumlah yang membuat perbedaan nyata. Penduduk Gaza tidak bisa menunggu berbulan-bulan untuk bahan bakar, obat-obatan, dan makanan. Rute maritim Uni Emirat Arab, koordinasi perbatasan Mesir, dan logistik pengiriman udara Yordania harus dimobilisasi secara bersamaan, didukung oleh badan internasional.

Keberhasilan awal di sini dapat mengembalikan sedikit kepercayaan di antara warga Palestina yang telah belajar, dengan rasa sakit, untuk tidak percaya pada janji-janji.

Kondisi ketiga adalah tata kelola dan rekonstruksi. Gaza tidak bisa hanya dibangun kembali untuk dihancurkan lagi. Sebuah “Dana Pemulihan Gaza” — yang didanai oleh kontribusi regional dan diawasi melalui pengadaan yang transparan serta partisipasi komunitas — dapat memastikan bahwa lembaga bantuan yang dapat dipercaya diperkuat.

Pendekatan ini juga akan memberikan warga Palestina sedikit kendali atas pemulihan mereka sendiri, sesuatu yang secara konsisten telah mereka abaikan.

Kondisi keempat adalah politik. Gencatan senjata tanpa pengakuan adalah jalan buntu. Seperti yang telah ditekankan oleh Arab Saudi dan Yordania, gencatan senjata ini harus dikaitkan dengan proses politik konkret yang mengakui kenegaraan Palestina dan membongkar arsitektur pengepungan dan pendudukan, termasuk pos pemeriksaan, blokade, dan pembatasan pergerakan.

Tanpa horizon tersebut, bahkan operasi kemanusiaan yang paling sukses pun hanya akan menunda bencana berikutnya.

Akhirnya, harus ada akuntabilitas. Setiap gencatan senjata sebelumnya runtuh karena pelanggaran tidak membawa konsekuensi. Para penjamin harus berkomitmen sebelumnya pada konsekuensi untuk pelanggaran — apakah itu atribusi publik, penangguhan kerja sama, atau ketentuan pada dana rekonstruksi. Hanya ketika impunitas berakhir, kepercayaan dapat dimulai.

Koalisi regional ini — beragam, tegas, dan semakin percaya diri — memiliki kesempatan untuk mendefinisikan ulang diplomasi atas Gaza.

Peran Turkiye sangat penting, menjembatani Timur dan Barat, menggabungkan otoritas moral dengan keterlibatan pragmatis. Jika Ankara, Kairo, dan Doha dapat berkoordinasi secara efektif, didukung oleh pembiayaan dari Teluk dan dukungan logistik dari Yordania, mereka dapat memberikan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya: kerangka penegakan yang dipimpin oleh Arab dan Muslim yang mengembalikan martabat kepada rakyat Palestina dan agensi regional pada proses perdamaian.

Dalam beberapa minggu ke depan, dunia akan mengamati tanda-tanda substansi di balik seremoni: apakah pasukan Israel akan mundur sesuai jadwal? Apakah tahanan dan sandera akan dibebaskan dengan itikad baik? Apakah konvoi bantuan benar-benar akan mencapai Gaza utara? Dan yang terpenting, apakah langkah-langkah politik akan menyusul — pencabutan pembatasan pergerakan, atau bahkan isyarat pertama menuju pengakuan formal?

Akan tidak bijaksana untuk menyebut ini sebagai terobosan, tetapi akan sinis untuk mengabaikannya.

Gencatan senjata ini adalah ujian sekaligus peluang: ujian apakah kawasan ini dapat mempertahankan persatuan dalam menghadapi kekerasan Israel, dan peluang untuk mengubah jeda rapuh menjadi kerangka perdamaian yang kokoh.

Bagi keluarga-keluarga di Gaza — termasuk keluarga saya — kalkulasinya sangat sederhana. Harapan telah menjadi bentuk perlawanan. Namun, harapan juga membutuhkan struktur: garis waktu, penjamin, dan akuntabilitas. Jika koalisi regional ini dapat mewujudkan hal-hal tersebut, maka mungkin kali ini akan berbeda. Mungkin senjata akan tetap diam cukup lama untuk suara pembangunan kembali mulai terdengar.