Lebih dari 130 warga Palestina yang mencari bantuan tewas dan 1.000 lainnya terluka akibat tembakan tentara Israel di wilayah Gaza yang diblokade selama dua pekan terakhir, menurut otoritas lokal.
Dalam pernyataan pada Senin, kantor media pemerintah Gaza menuduh Gaza Humanitarian Foundation (GHF), sebuah organisasi bantuan asal Amerika Serikat, sebagai perpanjangan tangan dari tentara Israel.
“Organisasi ini tak lebih dari alat propaganda militer pendudukan Israel, dipimpin oleh perwira Amerika dan Israel serta relawan dari luar Gaza, dengan pendanaan langsung dari AS dan koordinasi operasional bersama tentara Israel,” demikian bunyi pernyataan tersebut.
“GHF telah dan terus menjadi kaki tangan dalam kejahatan terorganisir yang menargetkan warga sipil dengan dalih penyaluran bantuan.”
Kantor media tersebut menyebut lebih dari 130 warga Palestina tewas di pos pemeriksaan Israel saat berusaha mencapai lokasi distribusi bantuan.
“Hampir 1.000 warga sipil lainnya terluka, sementara sembilan warga Palestina masih hilang setelah dijebak oleh organisasi Israel-Amerika ini ke area yang dikendalikan secara militer oleh tentara pendudukan. Ini adalah kejahatan nyata yang dapat dihukum berdasarkan hukum internasional.”
Pernyataan itu juga menyebut GHF tidak memenuhi standar internasional dalam kerja kemanusiaan, termasuk prinsip netralitas, tidak berpihak, dan kemanusiaan.
“Lembaga mana pun yang mengklaim bersifat kemanusiaan tapi menjalankan rencana militer serta mendirikan titik distribusi bantuan di zona penyangga yang diawasi tank-tank pendudukan (Israel), tak bisa disebut sebagai lembaga bantuan. Mereka justru menjadi bagian dari alat genosida dan turut serta dalam kejahatan terhadap warga sipil,” tambahnya.
Israel diketahui merancang rencana untuk membangun empat titik distribusi bantuan di wilayah selatan dan tengah Gaza—rencana yang menurut media Israel bertujuan memindahkan penduduk dari Gaza utara ke selatan.
Menurut Army Radio milik Israel, rencana ini bertujuan menjadikan wilayah utara Gaza sebagai “zona yang sepenuhnya tanpa penduduk.”
Mekanisme ini ditentang oleh komunitas internasional dan PBB, karena dianggap sebagai upaya Israel untuk menghindari distribusi bantuan melalui saluran resmi PBB.
Sejak 2 Maret, Israel telah menutup seluruh perlintasan perbatasan, memutus total akses masuk makanan, obat-obatan, bahan bakar, dan kebutuhan pokok lainnya bagi 2,4 juta penduduk Gaza.
Militer Israel, yang menolak seruan internasional untuk gencatan senjata, terus melancarkan serangan brutal ke Gaza sejak Oktober 2023, yang telah menewaskan hampir 55.000 warga Palestina, sebagian besar di antaranya adalah perempuan dan anak-anak.
Pada November lalu, International Criminal Court (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di International Court of Justice (ICJ) atas kejahatan terhadap warga sipil di wilayah tersebut.
