Israel telah mengeluarkan perintah untuk menyita 2.000 dunam (494 acre) tanah di Tepi Barat bagian utara yang diduduki, termasuk sebuah situs arkeologi utama dekat kota Sebastia, menurut seorang pejabat Palestina.
Moayad Shaaban, kepala Komisi Perlawanan terhadap Tembok dan Pemukiman Palestina, mengatakan pada hari Selasa bahwa perintah penguasaan tanah itu menargetkan lahan milik kota Sebastia dan Burqa di gubernorat Nablus.
Ia menggambarkan langkah tersebut sebagai kelanjutan langsung dari pemberitahuan niat sebelumnya yang dikeluarkan pada 18 Januari 2025.
Shaaban mengatakan keputusan itu mencerminkan kebijakan yang lebih luas untuk menggunakan alat hukum dan administratif guna mendorong tujuan invasi pemukiman, seraya menambahkan bahwa tanah tersebut akan dialokasikan secara eksklusif untuk pemukim Israel yang ilegal.
Ia memperingatkan bahwa perintah itu meluas bukan hanya ke situs arkeologi itu sendiri, tetapi juga ke wilayah pertanian di sekitarnya, termasuk kebun-kebun zaitun milik penduduk Palestina, sehingga secara efektif memperluas pengendalian Israel atas wilayah tersebut.
Sebastia, yang terletak di sepanjang jalan utama antara Nablus dan Jenin, mencakup kira-kira 4.777 dunam (1.180 acre).
Menurut Kementerian Pariwisata Palestina, situs itu berasal dari Zaman Perunggu dan berisi sisa-sisa dari berbagai peradaban, termasuk periode Kanaan, Romawi, Bizantium, Fenisia, dan Islam.
Pada November tahun lalu, surat kabar Israel Haaretz melaporkan bahwa Administrasi Sipil Israel sedang mempersiapkan untuk menguasai tanah milik pribadi di daerah tersebut untuk mengembangkan situs Sebastia, termasuk kebun-kebun zaitun luas yang dimiliki oleh warga Palestina.
Awal bulan ini, pemerintah Israel mengadopsi langkah tambahan yang memperluas kekuasaan penegakan di bagian-bagian Tepi Barat yang diduduki yang dikelola oleh Otoritas Palestina, dengan alasan pelanggaran terkait konstruksi, air, dan warisan budaya.
Peningkatan serangan di Tepi Barat yang diduduki
Pada Juli 2024, parlemen Israel menyetujui pembacaan awal sebuah RUU yang berupaya menerapkan Undang-Undang Antikitas Israel ke Tepi Barat dan memberi wewenang kepada Otoritas Antikitas Israel untuk beroperasi di sana.
Versi baru RUU itu diperkenalkan pada Desember tahun lalu, dengan tujuan memperluas otoritas Israel atas benda-benda antik dan situs warisan di Tepi Barat yang diduduki dengan maksud memasukkan Area A dan B — tempat Otoritas Palestina memiliki kontrol sipil — ke dalam ruang lingkup penerapannya.
Israel telah meningkatkan serangan di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur yang diduduki, sejak melancarkan perang genosidalnya di Gaza.
Peningkatan eskalasi Israel, termasuk pembunuhan, penangkapan, pemindahan penduduk, dan perluasan permukiman, telah disebut sebagai langkah menuju aneksasi formal atas wilayah tersebut.
Dalam opini bersejarah pada Juli 2024, Mahkamah Internasional menyatakan pendudukan Israel atas wilayah Palestina ilegal dan menyerukan pengosongan semua pemukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
