Amerika Serikat menawarkan kepada Ukraina sistem jaminan keamanan yang secara logika dapat dibandingkan dengan Pasal Kelima piagam NATO, dalam upaya mengeluarkan perundingan damai dari kebuntuan. Yang dimaksud adalah kewajiban hukum untuk melindungi Ukraina oleh Amerika Serikat dan mitra-mitra Eropa jika terjadi serangan baru.
Namun, meskipun ada kesepakatan mengenai parameter keamanan masa depan, perundingan macet karena soal teritorial: Washington dan sebagian sekutu Eropa dapat menerima formula kompromi yang dianggap tidak dapat diterima oleh Kyiv. Moskwa, di sisi lain, memberi sinyal bahwa mereka tidak siap membuat konsesi bahkan jika ada jaminan baru bagi Ukraina.
Apa yang ditawarkan AS
Menurut laporan media Barat, Washington menawarkan kepada Kyiv jaminan pertahanan kolektif yang strukturnya mendekati Pasal Kelima NATO: serangan terhadap Ukraina akan dianggap sebagai dasar untuk respons bersama dari negara-negara penjamin. Berbeda dengan kewajiban politik sebelumnya, yang dibahas sekarang adalah mekanisme yang diatur secara hukum, pelaksanaannya akan memerlukan persetujuan dari Kongres Amerika Serikat.
Diharapkan partisipasi negara-negara Eropa dalam menjamin keamanan Ukraina, termasuk kemungkinan penempatan kontingen multinasional dan dukungan jangka panjang bagi angkatan bersenjata Ukraina. Jaminan ini dipandang sebagai alternatif sementara terhadap keanggotaan NATO untuk periode transisi. Lingkungan sekitar Donald Trump menekankan bahwa paket yang diusulkan harus "sekuat mungkin" dan menghilangkan argumen utama Kyiv terhadap formula kompromi apa pun.
Pakar Dewan Hubungan Luar Negeri AS Liana Fiks mencatat bahwa pendekatan semacam itu melintasi beberapa "garis merah" sekaligus bagi Ukraina maupun Eropa — mulai dari keutuhan teritorial hingga parameter penghentian perang. Menurutnya, proposal tersebut dapat membuka ruang bagi dialog, tetapi akan memerlukan konsesi yang sebelumnya dianggap secara politik tidak mungkin.
Pakar strategi dan jaminan keamanan, mantan analis Pentagon dan peneliti senior di Defense Priorities Jennifer Kavana mengingatkan bahwa istilah "jaminan model Pasal Kelima NATO" itu sendiri bisa menyesatkan. Dalam praktik militer dan diplomatik Amerika, jaminan keamanan berarti kewajiban yang mengikat untuk mendukung pembelaan diri sekutu, termasuk kemungkinan penggunaan langsung kekuatan militer. Namun, hal ini tidak sama dengan keanggotaan NATO dan tidak menjamin respons otomatis.
Menurut Kavana, bahkan jaminan yang diatur secara hukum dapat berbeda secara signifikan dari Pasal 5 dalam hal kecepatan pengambilan keputusan, skala keterlibatan, dan tingkat konsensus politik di antara negara-negara penjamin.
Akibatnya, pembahasan jaminan menggeser fokus perundingan dari soal mengakhiri perang ke pengelolaan risiko setelahnya — tanpa menjawab pertanyaan utama tentang kondisi di mana konflik benar-benar dapat diselesaikan, bukan hanya ditunda.
Posisi Ukraina: keamanan — ya, kompromi — tidak
Ukraina pada umumnya menilai positif gagasan jaminan keamanan yang kuat, namun bersikeras pada syarat-syarat prinsipil. Kyiv menuntut agar kewajiban baru tidak mengulangi nasib Memorandum Budapest 1994, dan menekankan pentingnya keberlakuan hukum serta mekanisme respons otomatis.
Soal wilayah dianggap di Kyiv sebagai hal yang tidak dapat dijadikan barang dagangan dalam kesepakatan di bawah tekanan.
"Saya menganggap soal wilayah itu menyakitkan. Rusia menginginkan apa yang mereka inginkan... Kita tahu dengan jelas apa yang mereka mau. Yang penting, mitra Amerika telah memahami saya. Tentu saja, posisi kami berbeda dengan Rusia soal wilayah...", kata Vladimir Zelensky, yang secara langsung menyinggung perbedaan posisi.
Vladimir Zelensky berulang kali menekankan bahwa posisi Ukraina dan Rusia mengenai wilayah tetap berlawanan secara diametral, meskipun dialog dengan mitra Barat semakin intens.
Ukraina juga memberi sinyal bahwa meninggalkan jalur menuju keanggotaan NATO hanya mungkin jika ada jaminan yang sebanding efektivitasnya dengan keanggotaan aliansi.
Peran Eropa: jaminan tanpa otonomi
Negara-negara Eropa mendukung konsep penguatan jaminan keamanan bagi Ukraina, namun di dalam Uni Eropa terdapat kehati-hatian yang jelas. Di antara langkah yang dibahas adalah pembentukan pasukan multinasional di bawah kepemimpinan Eropa, keterlibatan UE dalam mempertahankan angkatan bersenjata Ukraina hingga 800 ribu personel, serta keterlibatan jangka panjang dalam pemulihan negara dan pemantauan kemungkinan rezim gencatan senjata.
Kanselir Jerman Friedrich Merz menyebut perkembangan ini sebagai pergeseran diplomatik paling signifikan sejak dimulainya perang skala penuh, mencatat munculnya "kemungkinan nyata, meskipun rapuh" untuk proses perdamaian. Namun di balik pernyataan politik tersebut masih ada ketiadaan konsensus mengenai kewajiban militer langsung.
Di Berlin ada kekhawatiran bahwa UE dapat terseret ke konfrontasi langsung dengan Rusia, sementara di London dan Paris ditekankan bahwa tanpa jaminan yang dapat diverifikasi, setiap kesepakatan berisiko menjadi sekadar jeda sebelum eskalasi baru. Pada intinya, komponen Eropa dari jaminan sejauh ini tetap bersifat pendukung dan belum menunjukkan kemampuan untuk menggantikan atau menduplikasi peran Amerika Serikat.
Penasihat senior Chatham House Kir Giles menunjukkan bahwa pembicaraan tentang gencatan senjata dan pasukan penjaga perdamaian lebih bersifat hipotetis dan memiliki sedikit kesesuaian dengan realitas politik.
"Hasil yang digambarkan itu ditolak habis-habisan oleh Rusia," kata dia kepada The National.
Ia menambahkan bahwa jaminan yang dibahas di ibu kota-ibu kota Eropa, yang dimaksudkan untuk menahan agresi Rusia lebih lanjut, tidak dibutuhkan oleh Moskwa. "Rusia akan menyetujui gencatan senjata hanya jika gencatan itu bisa dilanggar tanpa hukuman," ujarnya.
Moskwa: soal teritorial sebagai titik pemblokiran
Posisi Rusia tetap keras. Kremlin secara formal tidak menolak negosiasi, namun menganggap soal Krimea dan wilayah lain yang diduduki sebagai perkara yang telah ditutup dan menuntut pengakuan "kenyataan saat ini" sebagai syarat wajib dari sebuah kesepakatan. Di Moskwa ada skeptisisme terhadap kemampuan AS dan Eropa untuk memenuhi kewajiban baru, dengan menunjuk pada keterbatasan politik domestik di Washington dan perbedaan pendapat di dalam UE.
Pakar Chatham House Orisiya Lutsevich mencatat bahwa hasil paling terasa dari tahap saat ini adalah mendekatnya posisi Eropa dan Amerika, bukan mendekatnya perdamaian dengan Rusia. Menurutnya, proses perundingan tidak mengurangi, melainkan memperkuat insentif untuk tekanan militer, memungkinkan Moskwa untuk berdagang di meja perundingan sambil memperbaiki posisi di medan perang.
Akibatnya, "jaminan platinum" yang ditawarkan AS membentuk kerangka keamanan pascakonflik, tetapi tidak menghilangkan kontradiksi politik utama yang menghambat proses perdamaian.
Bagi Kyiv, segala konsesi teritorial berarti merusak kedaulatan dan bunuh diri politik, sedangkan Moskwa tidak mempertimbangkan menyerahkan wilayah yang direbut sebagai unsur yang dapat diterima dalam sebuah kesepakatan.
Sampai simpul ini terurai, bahkan jaminan yang paling kuat sekalipun tetap menjadi alat untuk menahan risiko di masa depan, bukan dasar bagi kesepakatan damai yang berkelanjutan.
