Mursel DogrulPresiden China Xi Jinping meluncurkan Inisiatif Tata Kelola Global (Global Governance Initiative/ GGI) pada KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai (Shanghai Cooperation Organisation/SCO) baru-baru ini, memperkenalkannya sebagai kerangka kerja baru untuk kerja sama internasional yang lebih adil dan inklusif.
Dengan memposisikan dirinya sebagai 'reformis' sekaligus 'pelindung' tatanan global, China memperkenalkan GGI sebagai pilar kebijakan luar negeri keempat setelah Inisiatif Pembangunan Global, Inisiatif Keamanan Global, dan Inisiatif Peradaban Global.
Di tengah ketidakpastian geopolitik dan menurunnya kepercayaan terhadap struktur kekuasaan yang ada, China menyampaikan visinya untuk dunia yang lebih adil melalui inisiatif ini.
GGI mendefinisikan ulang prinsip-prinsip yang mendasari keterlibatan internasional dengan lima konsep inti: kesetaraan kedaulatan, penghormatan terhadap hukum internasional, multilateralisme sejati, pendekatan yang berpusat pada rakyat, dan komitmen terhadap hasil yang nyata.
Menurut Kementerian Luar Negeri China, ide-ide ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem yang ada, melainkan untuk memperbaikinya dengan membuat institusi global lebih representatif, responsif, dan adil.
GGI bertujuan untuk memodernisasi sistem institusional dunia dengan menjauhkan diri dari unilateralisme dan konfrontasi ideologis.
Peluncuran GGI mencerminkan pengakuan bahwa tatanan yang ada, yang sebagian besar dibentuk setelah Perang Dunia II, tidak lagi mampu mengelola tantangan global yang kompleks saat ini.
Tantangan global seperti krisis iklim, tata kelola digital, dan ketimpangan ekonomi membutuhkan kerja sama dan reformasi.
Pesan yang ingin disampaikan China adalah bahwa tidak ada satu negara pun yang seharusnya mendominasi proses reformasi, dan semua negara, terlepas dari ukuran atau kekayaannya, berhak untuk berkontribusi dalam membentuk hasil global.
Intervensi yang tepat waktu
Waktu peluncuran GGI juga signifikan. Tahun 2025 menandai peringatan 80 tahun PBB, memberikan kesempatan untuk refleksi global.
Munculnya GGI menyoroti kenyataan bahwa institusi pasca-perang dunia tidak lagi memadai untuk menghadapi krisis multifaset abad ke-21.
Seperti yang ditekankan dalam buku ini oleh seorang akademisi asal Türkiye, kerangka kerja yang ditetapkan setelah tahun 1945 dan pernah dirayakan sebagai penjamin perdamaian dan kesejahteraan kini berjuang untuk mengatasi krisis beraneka ragam di abad ke-21.
Sebagai contoh, Dewan Keamanan PBB sering kali terhambat oleh hak veto lima anggota tetapnya, sehingga tidak mampu menangani konflik besar seperti perang Rusia dengan Ukraina dan krisis di Gaza.
Hal ini memicu frustrasi global dan memperbarui seruan untuk reformasi.
Presiden Türkiye Recep Tayyip Erdogan telah lama berpendapat bahwa PBB harus berkembang melampaui otoritas sempit kekuatan pendirinya, dengan terkenal menyatakan bahwa "dunia lebih besar dari lima."
Kritik ini sejalan dengan inisiatif China GGI, yang juga berupaya membangun sistem yang lebih inklusif dan representatif.
Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), yang dulunya menjadi inti kerja sama ekonomi global, telah kehilangan pengaruh di tengah perselisihan kekuatan besar dan kegagalannya memperbarui aturan perdagangan.
Sementara itu, runtuhnya perjanjian kontrol senjata utama seperti INF dan melemahnya kesepakatan non-proliferasi telah meningkatkan kekhawatiran akan perlombaan senjata baru.
Dalam kekosongan kepemimpinan dan legitimasi ini, GGI China menjadi relevan dengan mempromosikan dialog yang diperbarui dan keamanan bersama sebagai alternatif dari persaingan gaya Perang Dingin.
Simbolisme politiknya juga jelas. Amerika Serikat terus menarik diri dari komitmen global di bawah kebijakan "America First" Presiden Donald Trump.
Ketika Washington mundur, Beijing melangkah maju. GGI adalah respons terukur terhadap kekosongan dalam kepemimpinan global, terutama dalam institusi yang sebelumnya dipimpin oleh kekuatan Barat.
Inisiatif ini "tidak berusaha menciptakan sistem alternatif" tetapi bertujuan untuk memperkuat mekanisme tatanan global saat ini dengan menangani tiga masalah utama: kurangnya representasi negara-negara Selatan Global, melemahnya otoritas PBB, dan ketidakefisienan implementasi.
Pesannya adalah bahwa tata kelola global tidak boleh tetap menjadi hak istimewa segelintir pihak, tetapi harus berkembang mencerminkan realitas multipolar saat ini.
Strategi regional untuk China
GGI juga merupakan strategi regional bagi China. Di Asia, di mana China menghadapi peluang dan tantangan, inisiatif ini dapat mengubah sifat hubungan Beijing dengan tetangganya.
Bagi Asia Tenggara, GGI menyediakan kerangka kerja yang menekankan kerja sama dan konsultasi daripada dominasi. Dengan menyajikan tata kelola sebagai proses kolaboratif daripada kompetisi, GGI dapat membantu Beijing mengatasi kekhawatiran tentang kebangkitannya.
Di Asia Tengah, inisiatif ini melengkapi kehadiran ekonomi jangka panjang China melalui Belt and Road Initiative (BRI). Kedua proyek ini saling terkait, dengan BRI berfokus pada infrastruktur dan GGI berfokus pada institusi.
Hal ini memungkinkan Beijing untuk memposisikan dirinya sebagai pemimpin kolaboratif dan pembangunan, sehingga memperkuat pengaruhnya melalui dialog dan saling ketergantungan ekonomi.
Dukungan Rusia terhadap GGI patut dicatat, karena sejalan dengan visi Moskow tentang tatanan dunia multipolar dan memperkuat inisiatif regional dan global China dalam kemitraan yang baru muncul ini.
Namun, GGI tidak dapat dipahami secara terpisah. Sebaliknya, inisiatif ini merupakan bagian dari kerangka ideologis yang lebih luas yang menghubungkan inisiatif diplomatik dan pembangunan utama China dalam struktur strategi besarnya.
Sementara BRI berfokus pada konektivitas fisik, GGI mewakili konektivitas konseptual. Ini adalah upaya China untuk membangun infrastruktur moral dan institusional yang akan melegitimasi kepemimpinannya.
Bagi China, keberhasilan GGI bergantung pada kemampuannya untuk mengubah retorika menjadi timbal balik. Tujuan jangka panjang inisiatif ini adalah untuk mendefinisikan norma global, bukan sekadar mematuhinya.
Visi AS dan China yang Bertolak
GGI juga memiliki implikasi yang jelas dalam persaingan antara AS dan China.
Di Washington, inisiatif ini ditafsirkan sebagai tantangan terhadap tatanan liberal yang dibentuk setelah 1945. Melihat China sebagai ancaman eksistensial lebih merupakan "alarmisme politik daripada analisis yang bijaksana."
Sebaliknya, GGI memposisikan dirinya sebagai upaya untuk mengubah prioritas global menuju keseimbangan dan manfaat bersama.
Sementara AS mempromosikan dunia yang terbagi antara demokrasi dan otokrasi, China memperkenalkan GGI sebagai model inklusif yang menolak konfrontasi ideologis.
Penekanan Beijing pada kedaulatan dan pembangunan menarik bagi banyak negara yang skeptis terhadap syarat dan standar ganda Barat.
Bagi negara-negara Selatan Global, fokus inisiatif ini pada keadilan dan reformasi sangat relevan, terutama dalam konteks krisis kemanusiaan dan ekonomi yang sedang berlangsung.
GGI juga mengungkap kontradiksi utama dalam sikap global China. Meskipun Beijing mengadvokasi kesetaraan di antara negara-negara, ia terus menegaskan kekuasaannya melalui tindakannya di Laut Cina Selatan dan dengan memperluas pengaruh politiknya di kawasan tersebut.
Ketidaksesuaian antara prinsip dan praktik ini menjadi ancaman terbesar bagi kredibilitas model kepemimpinan China.
Namun demikian, penerimaan yang semakin luas terhadap GGI menunjukkan bahwa Beijing telah berhasil memposisikan dirinya sebagai pusat legitimasi alternatif.
Inisiatif ini menawarkan negara-negara berkembang visi kerja sama yang independen dari alignment ideologis, berbeda dengan pendekatan Barat yang dianggap lebih memilih negara-negara tertentu.
Implikasi bagi Türkiye
Bagi Türkiye, GGI membawa peluang sekaligus ketidakpastian. Sebagai negara yang berada di persimpangan Eropa dan Asia, serta sebagai mitra dialog dalam SCO, Ankara berada dalam posisi unik untuk memahami dan terlibat dengan visi China.
Türkiye telah lama menyerukan reformasi Dewan Keamanan PBB dan keadilan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan global.
Prinsip-prinsip GGI tentang kesetaraan kedaulatan dan representasi yang adil sejalan dengan aspirasi ini. Dengan bekerja sama dengan China dalam kerangka ini, Türkiye dapat meningkatkan pengaruhnya dalam institusi internasional, terutama di bidang pembangunan, tata kelola digital, dan aksi iklim.
Dalam hal ekonomi, GGI dapat melengkapi hubungan Sino-Türkiye yang sudah ada di bawah BRI.
Namun, keterlibatan dengan China dalam konteks GGI juga memerlukan kalibrasi yang hati-hati. Mengingat hubungan institusionalnya yang mendalam dengan NATO dan Uni Eropa, Ankara berupaya menjaga pendekatan seimbang yang melindungi otonomi strategisnya sambil menjajaki area kerja sama dengan Beijing.
Meskipun baik China maupun Türkiye mengadvokasi "tatanan dunia yang lebih adil," pendekatan mereka berbeda.
Narasi Türkiye berakar pada pluralisme peradaban dan humanisme Islam, sementara China menarik dari tradisi Konfusianisme dan sosialisme.
Perbedaan ideologis ini dapat menjadi nyata seiring berkembangnya GGI.
Oleh karena itu, tantangan Ankara adalah untuk terlibat dengan struktur yang baru muncul seperti GGI dengan cara yang menjaga otonomi strategisnya dan melengkapi kemitraan multilateral yang sudah ada.
Singkatnya, GGI menyerukan reformasi aturan sistem internasional, secara implisit memperkenalkan inisiatif China sebagai model untuk reformasi tersebut.
Bagi negara-negara Asia dan Selatan Global, ini menawarkan peluang untuk memengaruhi masa depan daripada sekadar beradaptasi dengannya.
Bagi AS dan sekutunya, ini menandakan pergeseran pusat intelektual diskursus global, dari Atlantik ke Pasifik, dan dari internasionalisme liberal ke apa yang disebut Beijing sebagai "takdir bersama."
Bagi Türkiye, GGI membuka ruang strategis untuk keterlibatan dengan caranya sendiri, peluang untuk memperkuat pengaruh multilateralnya sambil mempertahankan independensi di era yang ditandai oleh persaingan kekuatan besar.
Saat PBB memasuki dekade kesembilannya, dunia harus memilih antara mempertahankan sistem yang usang atau berpartisipasi dalam pembaruannya.
Apakah GGI akan menjadi dasar pembaruan ini tergantung tidak hanya pada aspirasi China tetapi juga pada kesediaan negara-negara lain untuk bekerja sama dalam membentuk tatanan yang lebih adil dan inklusif.
