Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, membela keputusan pemerintahnya untuk mengakui negara Palestina setelah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengecam langkah tersebut sebagai "hadiah yang tidak masuk akal untuk terorisme."

"Australia telah mengajukan posisi dalam mengakui Palestina yang konsisten dengan posisi bipartisan yang telah lama dipegang di Australia. Kami mendukung solusi dua negara," katanya kepada wartawan di PBB di New York pada hari Minggu.

Albanese mencatat bahwa Australia memainkan "peran positif" ketika PBB menciptakan negara Israel pada tahun 1948, dengan menekankan bahwa "penciptaan dua negara adalah apa yang telah direncanakan."

Perdana menteri juga menyerukan gencatan senjata segera, pembebasan para sandera, dan dimulainya kembali bantuan kemanusiaan ke Gaza untuk mengatasi "bencana kemanusiaan yang sedang berlangsung di sana."

'Solusi jangka panjang'

Ia menekankan bahwa perdamaian yang abadi membutuhkan "langkah menuju solusi jangka panjang" sehingga "warga Israel dan Palestina dapat hidup berdampingan dalam damai dan keamanan ke depan."

Sebelumnya pada hari Minggu, Albanese mengumumkan bahwa "efektif mulai hari ini, Minggu, 21 September 2025, Persemakmuran Australia secara resmi mengakui Negara Palestina yang independen dan berdaulat" dalam sebuah pernyataan yang dibagikan di X.

Dia mengatakan langkah tersebut "mengakui aspirasi sah dan yang telah lama dipegang oleh rakyat Palestina untuk memiliki negara mereka sendiri" dan dilakukan bersama dengan keputusan serupa oleh Kanada dan Inggris sebagai bagian dari "upaya internasional yang terkoordinasi untuk membangun momentum baru bagi solusi dua negara."

Pada hari yang sama, Netanyahu mengkritik pengakuan yang diumumkan oleh Australia, Inggris, dan negara-negara lain, dengan menyebutnya sebagai "hadiah yang tidak masuk akal untuk terorisme."