Huseyin NurluPada tahun 1964, ketika kekerasan komunal meletus di Siprus, Perserikatan Bangsa-Bangsa bergerak cepat untuk mengerahkan misi penjaga perdamaian.
Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Siprus (UNFICYP) dipuji sebagai pasukan penstabil, yang bertugas mencegah terjadinya perang besar-besaran. Enam dekade kemudian, misi tersebut masih berpatroli di pulau itu.
Namun, apa yang dulunya dianggap sebagai kisah sukses kini semakin tampak seperti beban — tidak hanya bagi Siprus, tetapi juga bagi kredibilitas PBB di seluruh dunia.
UNFICYP terus beroperasi berdasarkan Perjanjian Status Pasukan (SOFA) yang ditandatangani hanya dengan Pemerintah Siprus Yunani. UNFICYP masih mengabaikan Republik Turki Siprus Utara (TRNC), bahkan saat beroperasi di wilayahnya, dari Lefke hingga Gazimagusa.
Titik-titik panas seperti sengketa jalan Pile dan wilayah berpagar Varosha menunjukkan keengganan PBB untuk memperlakukan kedua komunitas secara setara.
Pelajaran dari Siprus sungguh menyadarkan: ketika PBB mengabaikan imparsialitas, hal itu tidak hanya merusak kepercayaan pada satu misi, tetapi juga legitimasi penjaga perdamaian sebagai alat tatanan internasional.
Minggu ini di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan menempatkan isu ini dalam perspektif yang lebih luas ketika ia sekali lagi menyerukan kepada dunia untuk memberikan pengakuan kepada TRNC dan mengakhiri "isolasi yang tidak adil" terhadap warga Siprus Turki.
Persetujuan dan kedaulatan: Landasan penjaga perdamaian
Doktrin PBB sendiri bertumpu pada tiga prinsip: persetujuan para pihak, imparsialitas, dan tidak menggunakan kekuatan kecuali untuk membela diri. Tanpa persetujuan, pasukan penjaga perdamaian berisiko dianggap bukan sebagai mediator netral, melainkan sebagai penjajah.
Operasi berlanjut di wilayah TRNC semata-mata atas niat baik otoritas TRNC. Di Siprus, UNFICYP terus ditempatkan di wilayah TRNC tanpa mendapatkan persetujuannya. Ini bukan kelalaian prosedural kecil, melainkan pelanggaran prinsip-prinsip inti penjaga perdamaian PBB.
Tidak adanya status pemangku kepentingan yang setara atau kerangka hukum bagi TRNC menciptakan persepsi bahwa penjaga perdamaian hanya menegakkan status quo, alih-alih memfasilitasi penyelesaian yang adil.
Ketergantungan misi pada SOFA 1964 merupakan kelemahan mencolok lainnya.
Perjanjian tersebut ditandatangani dengan pemerintah yang kemudian digulingkan dalam kudeta yang didukung junta Yunani, dan perjanjian tersebut tidak lagi mewakili realitas politik pulau tersebut. Sejak 1974, Siprus telah terpecah belah, namun PBB masih berpegang teguh pada kerangka kerja yang sepihak.
Mandat penjaga perdamaian tidak dimaksudkan untuk membekukan sejarah; mandat tersebut seharusnya berkembang seiring dengan fakta di lapangan.
Dengan menolak memperbarui mandatnya, UNFICYP telah terjebak dalam kerangka kerja yang mengutamakan satu pihak sementara mengasingkan pihak lain. Kelambanan hukum ini tidak hanya ketinggalan zaman, tetapi juga secara aktif menyuburkan persepsi bias.
Misi-misi lain telah menjalani pembaruan atau renegosiasi mandat untuk memperhitungkan perubahan realitas politik, misalnya, ketika Sudan Selatan merdeka pada tahun 2011, atau ketika PBB merestrukturisasi misinya di Timor-Leste setelah kemerdekaan.
Bagi warga Siprus Turki, kelanjutan SOFA 1964 tanpa melibatkan mereka menegaskan kecurigaan bahwa PBB bukanlah penengah yang imparsial, melainkan penjamin status quo yang tidak adil.
Semakin lama PBB menolak memodernisasi mandat ini, semakin dalam defisit kepercayaan yang tumbuh, tidak hanya di pulau itu tetapi juga dalam cara masyarakat lain yang terpecah memandang kredibilitas penjaga perdamaian internasional.
Titik-titik api yang mengungkap bias
Masalah kredibilitas PBB di Siprus bukanlah sekadar teori. Masalah ini muncul dalam perselisihan nyata dan konkret yang memengaruhi kehidupan sehari-hari.
Ambil contoh sengketa jalan Pile. Proyek ini semata-mata untuk memudahkan kehidupan sehari-hari penduduk setempat dan meningkatkan akses kemanusiaan. Ketika warga Siprus Turki berupaya membangun jalan yang menghubungkan desa Pile dengan wilayah yang dikuasai TRNC, PBB turun tangan untuk memblokir proyek tersebut.
Bagi warga Siprus Turki, ini bukanlah tindakan penengah yang netral, melainkan sebuah misi yang bertekad untuk menghalangi infrastruktur dasar dan mengutamakan narasi pihak lain.
Atau lihat Varosha, kota berpagar yang membeku sejak tahun 1970-an.
Dalam beberapa tahun terakhir, otoritas Siprus Turki telah mengajukan inisiatif untuk membuka kembali Varosha secara bertahap, yang memungkinkan pemilik properti Yunani dan Siprus Turki untuk mengajukan klaim properti melalui Komisi Properti Tak Bergerak (IPC), sebuah badan yang telah diakui oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa sebagai mekanisme yang sah.
Jauh dari perampasan tanah, hal ini disajikan sebagai inisiatif praktis dan adil untuk membuka kebuntuan selama setengah abad. Namun, keraguan PBB untuk terlibat dalam proposal-proposal ini telah memperkuat persepsi monopoli Siprus Yunani atas legitimasi.
Simbolismenya sangat kuat: hak dan inisiatif seluruh komunitas terkatung-katung, bukan karena tidak berdasar, tetapi karena PBB menolak untuk mengadaptasi kerangka kerjanya yang sudah ketinggalan zaman.
Titik-titik api ini tidak terisolasi. Mereka menggambarkan bagaimana kerangka kerja yang sepihak membelokkan keputusan, mengubah pasukan penjaga perdamaian menjadi hambatan, alih-alih fasilitator.
Jalan ke depan
Krisis kredibilitas PBB bukanlah sesuatu yang abstrak; krisis ini dialami di lapangan oleh komunitas yang melihat pasukan helm biru menghalangi proyek mereka atau mengabaikan persetujuan mereka.
Netralitas tidak dapat terwujud tanpa kesetaraan. Ketika PBB menolak memperlakukan kedua komunitas di Siprus sebagai pemangku kepentingan, hal itu mendelegitimasi misinya dan merusak kepercayaan terhadap lembaga secara keseluruhan.
Jika PBB serius ingin memulihkan kepercayaan, langkah ke depan sudah jelas:
Mengakui TRNC sebagai pemangku kepentingan: artinya mengakui bahwa tidak ada misi yang sah tanpa persetujuan dari mereka yang merupakan penduduk dan mengendalikan wilayah tersebut.
Memperbarui mandat secara berkala: Memerlukan peninjauan setiap dekade agar misi tidak terjebak dalam kerangka kerja yang ketinggalan zaman seperti SOFA Siprus tahun 1964, tetapi selaras dengan realitas saat ini.
Bentuk komite persetujuan lokal: Tetapkan mekanisme bagi kedua belah pihak, atau semua komunitas dalam konflik apa pun, untuk menyuarakan persetujuan atau ketidaksetujuan secara formal.
Tunjuk pemantau netralitas independen: Pengawasan eksternal dapat membantu melacak bias, membangun akuntabilitas, dan memastikan bahwa pemeliharaan perdamaian tetap setia pada prinsip-prinsipnya.
Reformasi ini tidak hanya akan memulihkan kredibilitas di Siprus tetapi juga memperkuat pemeliharaan perdamaian di seluruh dunia.
Siprus lebih dari sekadar sengketa lokal, melainkan merupakan ujian bagi kredibilitas global PBB. Mampukah organisasi ini memenuhi cita-citanya sendiri tentang imparsialitas, keadilan, dan keadilan? Atau akankah ia tetap terjebak dalam kerangka kerja usang yang mengutamakan satu pihak dan mengasingkan pihak lain?
Dunia yang lebih adil memang mungkin, tetapi hanya jika PBB merangkul reformasi. Jika PBB dapat beradaptasi di Siprus, ia dapat membuktikan bahwa pemeliharaan perdamaian masih memiliki masa depan. Jika tidak, maka krisis kredibilitas akan semakin dalam, di pulau ini dan di mana pun pasukan helm biru dikerahkan.
