Komisi tersebut akan mengumpulkan dokumen dan kesaksian dari lembaga terkait untuk meneliti penyebab kerusuhan, menurut pemerintah Iran.

Pemerintah Iran pada Jumat mengumumkan pembentukan komisi penyelidikan untuk menelaah aksi protes terkait tingginya biaya hidup yang kemudian berkembang menjadi demonstrasi anti-pemerintah dan menewaskan ribuan orang.

“Sebuah komite pencari fakta telah dibentuk dengan perwakilan dari lembaga terkait dan saat ini tengah mengumpulkan dokumen serta mendengarkan pernyataan,” ujar juru bicara pemerintah Iran Fatemeh Mohajerani kepada kantor berita lokal ISNA.

Juru bicara tersebut tidak menjelaskan apakah komisi hanya akan fokus pada tuntutan ekonomi yang memicu protes, atau juga akan menyelidiki kematian yang terjadi selama aksi demonstrasi.

“Laporan akhir akan dipublikasikan untuk informasi publik dan tindak lanjut hukum setelah proses ini selesai,” katanya.

Pada Kamis, situs resmi pemerintah memuat pernyataan Presiden Masoud Pezeshkian yang mengatakan, “Kami telah menugaskan tim untuk menyelidiki penyebab (kerusuhan),” tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Aksi protes yang dimulai pada akhir Desember sebelum meningkat tajam pada 8 Januari tersebut menewaskan lebih dari 3.000 orang, menurut angka resmi.

Otoritas Iran mengklaim bahwa sebagian besar korban merupakan aparat keamanan atau warga sipil yang tewas akibat serangan “teroris” yang bekerja untuk Israel dan Amerika Serikat.

Namun, kelompok advokasi hak asasi manusia yang berbasis di luar Iran menuduh pasukan keamanan justru menargetkan para demonstran.

Human Rights Activists News Agency (HRANA) yang berbasis di Amerika Serikat melaporkan sedikitnya 7.005 orang tewas pada puncak aksi protes.

“Kami merasa malu bahwa peristiwa yang begitu disayangkan ini telah terjadi,” kata Pezeshkian, menurut laporan yang dipublikasikan di situs resmi pemerintah.