Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan menarik sekitar seperempat pasukan penjaga perdamaian dan petugas kepolisian dari 11 misi di berbagai negara dalam beberapa bulan mendatang karena kekurangan dana, menurut pejabat senior PBB.
“Secara keseluruhan, kami harus memulangkan sekitar 25 persen dari total pasukan penjaga perdamaian dan polisi kami, termasuk perlengkapannya, sementara sejumlah besar staf sipil di misi juga akan terdampak,” ujar seorang pejabat senior PBB kepada wartawan dengan syarat anonim.
Jumlah tersebut diperkirakan mencapai antara 13.000 hingga 14.000 personel.
Krisis keuangan PBB semakin memburuk di tengah ketidakpastian atas pembayaran masa depan dari Amerika Serikat, kontributor terbesar organisasi tersebut.
Washington menyumbang lebih dari 26 persen anggaran operasi penjaga perdamaian PBB, disusul oleh China yang berkontribusi hampir 24 persen. Pembayaran tersebut bersifat wajib sesuai dengan aturan PBB.
Menurut pejabat PBB lainnya, Amerika Serikat sudah menunggak sebesar 1,5 miliar dolar AS sebelum tahun anggaran baru dimulai pada 1 Juli. Kini, Washington kembali menambah utang sebesar 1,3 miliar dolar AS, sehingga total tunggakannya mencapai lebih dari 2,8 miliar dolar AS.
Pejabat pertama menyebutkan bahwa Amerika Serikat telah memberi tahu PBB tentang rencana pembayaran sebagian sebesar 680 juta dolar AS dalam waktu dekat.
Pemangkasan era Trump
Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Agustus lalu membatalkan sekitar 800 juta dolar AS dana untuk operasi penjaga perdamaian yang telah dialokasikan untuk tahun 2024 dan 2025, menurut pesan yang dikirim pemerintahannya kepada Kongres.
Kantor Anggaran Gedung Putih juga mengusulkan untuk menghapus seluruh pendanaan AS bagi operasi penjaga perdamaian PBB pada 2026, dengan alasan kegagalan misi di Mali, Lebanon, dan Republik Demokratik Kongo.
Pemangkasan ini terjadi saat Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres berupaya merestrukturisasi organisasi tersebut dan meningkatkan efisiensinya di tengah apa yang ia sebut sebagai “krisis kas yang mendalam,” bertepatan dengan peringatan 80 tahun berdirinya PBB.
Saat ini, PBB memiliki misi di Timur Tengah, Sudan Selatan, Republik Demokratik Kongo, Lebanon, Kosovo, Siprus, Republik Afrika Tengah, Sahara Barat, Dataran Tinggi Golan, Abyei, dan Kashmir.
