PBB pada Senin menyebut pembentukan badan dan parlemen sementara di Suriah sebagai “langkah penting” dalam menangani prioritas mendesak negara itu selama masa transisi.
Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, mengatakan kepada wartawan dalam konferensi pers bahwa kantor utusan khusus PBB “telah mencatat pemilihan tidak langsung yang digelar kemarin.”
“Kami tentu akan mengikuti perkembangan terkait pengumuman hasil resmi dan penunjukan presiden untuk kursi-kursi yang tersisa di parlemen,” ujarnya.
Menyatakan bahwa “Kantor Utusan Khusus PBB secara luas tidak terlibat dalam proses pemilu,” Dujarric menambahkan, “Tidak ada permintaan kepada kami untuk bantuan pemilihan apa pun.”
“Dengan begitu, pembentukan badan sementara dan parlemen sementara merupakan langkah penting dalam menangani prioritas hukum dan kelembagaan yang mendesak selama masa transisi,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa “kantor utusan khusus kami menyoroti pentingnya memastikan bahwa pekerjaan Majelis Rakyat selama transisi dilakukan secara transparan, terbuka, dan inklusif.”
Dujarric menambahkan bahwa “upaya substansial masih dibutuhkan” untuk memastikan keterlibatan seluruh komponen masyarakat Suriah.
Pernyataannya disampaikan terkait pemilihan tidak langsung yang digelar di Suriah pada Minggu untuk Majelis Rakyat, yang merupakan pemilihan pertama sejak penggulingan rezim Assad. Sekitar 6.000 pemilih dipilih dari badan pemilu di seluruh negeri untuk memberikan suara bagi pemilihan dua pertiga dari 210 kursi parlemen.
Dalam sistem transisi baru ini, 140 kursi diperebutkan melalui pemilihan tidak langsung tersebut, sementara presiden akan mengeluarkan dekrit untuk menunjuk 70 anggota lainnya.
