Penutupan sementara aktivitas tambang di Parungpanjang, Rumpin, dan Cigudeg oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memicu aksi protes warga pada Senin. Dedi menegaskan kebijakan ini diambil untuk melindungi keselamatan masyarakat dan memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat aktivitas tambang.
Penutupan sementara tambang ini dilakukan setelah evaluasi pelaksanaan Surat Edaran Gubernur yang sebelumnya mengatur pembatasan kegiatan tambang dan angkutan barang di Parung Panjang, Rumpin, dan Cigudeg pada 19 September 2025. Hasil evaluasi menunjukkan tata kelola tambang, termasuk rantai pasok, masih belum sesuai dengan ketentuan hukum.
Data pemerintah Jawa Barat mencatat sedikitnya 115 orang meninggal dunia dan lebih dari 150 lainnya luka-luka akibat kecelakaan yang terkait dengan tambang di Kabupaten Bogor. Kerusakan jalan juga meluas karena lalu lintas kendaraan berat dari tambang.
Rencana jalan tambang
Dedi juga menyampaikan wacana pembangunan jalan khusus tambang dengan biaya sekitar Rp1,2 triliun. Ia menekankan perlunya perhitungan matang agar tidak hanya membebani anggaran negara.
Menurut Dedi, pengusaha tambang harus ikut menanggung biaya pembangunan jalan. Ia menyebut pemerintah Kabupaten Bogor sudah bersedia membebaskan lahan, dan menunggu komitmen pelaku usaha.
Pemprov Jabar menyatakan penutupan sementara akan terus berlaku hingga seluruh ketentuan perundangan dipatuhi oleh pengelola tambang. Pemerintah daerah juga menegaskan akan melakukan pengawasan ketat agar perbaikan tata kelola tambang benar-benar berjalan.
Keputusan ini mempertegas komitmen pemerintah untuk melindungi warga dari dampak buruk tambang, termasuk korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan polusi, sambil tetap menjaga agar pembangunan ekonomi tidak merugikan masyarakat sekitar.
