Para menteri pertahanan dari Filipina, Australia, Jepang, dan Amerika Serikat menyatakan keprihatinan atas tindakan “destabilisasi” yang dilakukan China di Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan.
Pernyataan itu disampaikan usai pertemuan Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro Jr., Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan Australia Richard Marles, Menteri Pertahanan Jepang Koizumi Shinjiro, dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 1 November.
Dalam pernyataan bersama yang dirilis Minggu malam, para pejabat pertahanan tersebut menegaskan kembali penolakan kuat terhadap setiap upaya sepihak untuk mengubah status quo dengan kekuatan atau paksaan.
“Para menteri dan sekretaris menyampaikan keprihatinan serius atas tindakan destabilisasi China di Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan,” demikian isi pernyataan itu.
Pertemuan tersebut menjadi yang kelima dalam tiga tahun terakhir, menegaskan komitmen keempat negara untuk memajukan visi bersama Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.
Mereka menekankan pentingnya menegakkan hukum internasional serta kebebasan navigasi dan penerbangan sebagaimana tercantum dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), serta menegaskan kembali bahwa putusan arbitrase Laut Cina Selatan tahun 2016 bersifat final dan mengikat secara hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.
Keempat pemimpin pertahanan juga menyatakan dukungan terhadap peran sentral ASEAN dalam membentuk masa depan kawasan serta menegaskan komitmen menjaga perdamaian dan stabilitas regional.
Dalam pertemuan itu, mereka sepakat untuk:
Memperkuat fokus kerja sama dalam bidang pencegahan dan kesiapan operasional;
Meningkatkan kegiatan kerja sama pertahanan terkoordinasi, termasuk berbagi informasi, pelatihan bersama, dan koordinasi operasi agar pasukan keempat negara dapat beroperasi secara terpadu.
Selain itu, para pejabat juga menyatakan dukungan pembentukan Dewan Kerja Sama Kepala Pertahanan Indo-Pasifik yang mencakup Australia, Jepang, Filipina, dan Amerika Serikat untuk memperkuat keselarasan antara kebijakan dan tujuan operasional.
Mereka juga menyambut mulai berlakunya Reciprocal Access Agreement antara Jepang dan Filipina yang memungkinkan kedua negara memperluas kerja sama bilateral maupun multilateral di bidang pertahanan.
Pertemuan tersebut turut menyoroti rencana latihan militer gabungan “Balikatan 2026” di Filipina, yang akan diikuti oleh pasukan dari keempat negara guna meningkatkan kesiapan bersama.
