Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait mengatakan bahwa sejumlah perusahaan telah memberikan komitmen untuk mendanai pembangunan ribuan unit rumah tersebut. Menurutnya, keterlibatan sektor swasta menunjukkan bahwa penanganan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi gerakan bersama.
“Kami sudah menerima komitmen dari beberapa mitra CSR untuk membantu membangun 2.000 rumah bagi saudara-saudara kita yang terdampak,” ujar Maruarar di Jakarta, Selasa. Ia menambahkan bahwa model pendanaan kolaboratif ini memungkinkan percepatan pembangunan, sekaligus meringankan beban pemerintah daerah yang masih fokus pada penanganan darurat.
Maruarar, yang akrab disapa Ara, menegaskan bahwa dukungan CSR tersebut merefleksikan kuatnya nilai gotong royong dalam budaya Indonesia. “Ini bentuk solidaritas bersama. Komitmen untuk menyediakan 2.000 rumah sudah kami dapatkan,” katanya.
Penyiapan lahan dan koordinasi pusat–daerah
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan bahwa kementeriannya siap menyediakan lahan untuk hunian para penyintas, bekerja sama dengan BNPB serta pemerintah daerah. Nusron menilai aspek lahan tidak akan menjadi hambatan, meskipun survei lokasi dan penentuan tapak masih dalam tahap awal.
“Kami siap mendukung penuh. Soal lahan tidak masalah, hanya saja surveinya perlu dilakukan agar penentuan lokasi hunian sementara ataupun permanen tepat dan aman,” ujarnya.
Menurutnya, tata ruang akan menjadi perhatian utama agar lokasi baru memenuhi standar keselamatan bencana, termasuk akses terhadap fasilitas umum, jalur evakuasi, hingga ketersediaan layanan dasar seperti air dan listrik.
Instruksi presiden untuk percepatan hunian darurat
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan sementara izin Hak Guna Usaha (HGU) di beberapa titik yang berdekatan dengan area relokasi. Kebijakan itu diterapkan untuk mempercepat pengadaan lahan guna pembangunan hunian darurat bagi korban banjir dan tanah longsor di Sumatera.
Prabowo menekankan bahwa penyintas tidak boleh terlalu lama tinggal di tempat penampungan darurat. Karena itu, pemerintah perlu bergerak cepat memastikan ketersediaan lahan serta pembangunan hunian sementara (huntara) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Program pembangunan 2.000 rumah melalui dukungan CSR ini diharapkan dapat menjadi langkah awal pemulihan jangka menengah, sebelum pemerintah menyusun skema pembangunan hunian permanen bagi ribuan keluarga yang terdampak.
