ASIA
2 menit membaca
Pemerintah salahkan OPM atas serangan pesawat sipil di Papua yang tewaskan dua awak
Kepala Satuan Tugas Damai Cartenz, Faizal Ramadhani, menyebut aparat masih memburu pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab.
Pemerintah salahkan OPM atas serangan pesawat sipil di Papua yang tewaskan dua awak
Petugas keamanan melakukan patroli di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, Indonesia. / Arsip Reuters

Pemerintah Indonesia pada Kamis (12/2) menyatakan bahwa Organisasi Papua Merdeka (OPM), kelompok separatis di Papua bertanggung jawab atas serangan bersenjata terhadap pesawat Smart Air di Papua Selatan yang terjadi tak lama setelah pesawat itu mendarat, menewaskan dua awak di kokpit.

Tim gabungan TNI-Polri yang menangani keamanan di Papua mengatakan temuan awal mengarah pada keterlibatan “kelompok kriminal bersenjata”, istilah yang digunakan pemerintah untuk menyebut kelompok separatis di wilayah itu. 

Kepala Satuan Tugas Damai Cartenz, Faizal Ramadhani, menyebut aparat masih memburu pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab.

Akibat kejadian itu, penerbangan dari dan ke Bandara Koroway Batu dihentikan sementara waktu hingga pemberitahuan lebih lanjut, tambah Faizal.

TerkaitTRT Indonesia - 3 korban tewas dalam serangan OPM di Papua, pilot pesawat hingga prajurit TNI jadi sasaran

Kementerian Perhubungan melaporkan, pesawat jenis Caravan yang dioperasikan oleh Smart Air dengan registrasi PK-SNR ditembaki saat menyentuh landasan di sebuah bandara di Papua Selatan pada Rabu (11/2). 

Pilot dan kopilot tewas dalam insiden tersebut, sementara 13 penumpang—termasuk seorang bayi—dilaporkan selamat tanpa luka.

Sebagai latar belakang informasi, Papua berada di pulau yang sama dengan Papua Nugini dan pernah menjadi koloni Belanda sebelum memproklamasikan kemerdekaan pada 1961. Dua tahun kemudian, wilayah tersebut berada di bawah kendali Indonesia, yang kemudian menggelar referendum pada 1969 dengan sekitar 1.000 pemilih yang menyatakan bergabung dengan Indonesia.

OPM secara rutin mempersoalkan legitimasi pemungutan suara itu dan menyerukan referendum ulang. 

Indonesia menolak tuntutan tersebut dengan merujuk pada dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap kedaulatan Indonesia atas Papua.

Konflik bersenjata antara aparat keamanan dan kelompok separatis telah berlangsung lama di Papua dan dalam beberapa tahun terakhir meningkat dengan sejumlah serangan mematikan di wilayah kaya sumber daya alam tersebut.

SUMBER:AFP
Jelajahi
Kebakaran KMP Putri Yasmin, satu orang meninggal dan 106 dievakuasi
Rupiah melemah di tengah kenaikan harga minyak dan geopolitik Timur Tengah
Eks Menag Yaqut didakwa rugikan negara Rp622 miliar dalam kasus kuota haji
KPK tahan 4 tersangka dugaan korupsi iklan Bank BJB, rugikan negara Rp223,6 miliar
Indonesia finalisasi kontrak tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026
Ratusan senjata api dan narkoba ditemukan di sekolah, Menteri PPPA minta hak siswa tetap dilindungi
Prabowo terima laporan B50, dorong reformasi BUMN untuk ketahanan energi nasional
Destry Damayanti jadi kandidat tunggal gubernur BI, pasar soroti arah kebijakan Prabowo
Mobil Drag Race tabrak penonton di Kotamobagu, 8 tewas dan 9 terluka
BNN bersama tim gabungan gagalkan penyelundupan 1,3 ton ketamin senilai Rp4,55 triliun di Kepri
ASEAN peringati hari jadi ke-59 , Indonesia dorong persatuan dan lindungi kepentingan rakyat
OJK catat aset industri keuangan syariah tembus Rp3.131 triliun pada 2025
BGN investigasi dapur MBG di Jayapura setelah 527 orang diduga keracunan makanan
Petani karet Indonesia ramai-ramai beralih ke kelapa sawit akibat anjloknya harga
Destry Damayanti jadi calon kuat gubernur BI gantikan Perry Warjiyo
Bahlil dorong peningkatan produksi migas Aceh, sebut Andaman jadi prioritas strategis
Restrukturisasi Whoosh: Indonesia ambil alih kendali usai amankan mayoritas saham KCIC dari China
Ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen didorong investasi dan belanja negara
BPS catat pengangguran turun jadi 7,22 juta orang, rata-rata gaji 3,3jt rupiah
Ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen pada triwulan II 2026