Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada hari Senin menyatakan keraguannya terhadap keadilan pemilu umum yang akan datang di Myanmar, sambil menekankan perlunya memberikan bantuan kemanusiaan dan menghentikan kekerasan di negara yang dilanda perang saudara tersebut.
“Saya tidak berpikir ada orang yang percaya bahwa pemilu tersebut akan bebas dan adil,” kata Guterres dalam konferensi pers di Malaysia di sela-sela KTT ASEAN ke-47 dan Forum terkait lainnya.
Junta militer di Myanmar telah mengumumkan bahwa pemilu umum akan diadakan pada 28 Desember tahun ini, untuk pertama kalinya sejak kudeta militer pada Februari 2021.
“Saya tidak berpikir ada orang yang percaya bahwa pemilu tersebut akan berkontribusi pada penyelesaian masalah di Myanmar,” ujar Guterres.
“Saya pikir ini adalah saat di mana kita perlu meningkatkan bantuan kemanusiaan, menghentikan kekerasan, dan pada saat yang sama membuka jalan untuk evolusi politik yang mengarah pada pemerintahan sipil dan penghormatan terhadap bentuk pemerintahan konstitusional,” tambahnya.
Pemilu umum terakhir di negara mayoritas Buddha tersebut diadakan pada November 2020. Pemilu tersebut dimenangkan oleh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi, yang pemerintahannya digulingkan dalam kudeta militer Februari 2021, yang menyebabkan negara itu berada dalam keadaan darurat selama lebih dari empat tahun.
