Bahasa Indonesia kini menjadi salah satu bahasa kerja badan PBB bidang Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan (UNESCO), hal ini diumumkan dalam Sidang Umum UNESCO ke-43 yang berlangsung di Samarkand, Uzbekistan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menyampaikan Pernyataan Nasional Indonesia dalam Dalam kesempatan tersebut, ia memulai pidato dengan bahasa Inggris dan melanjutkannya dalam bahasa Indonesia—menandai momen bersejarah setelah bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa kerja ke-10 UNESCO.
Sebagai bentuk penghormatan terhadap kekayaan budaya Nusantara, Abdul Mu'ti turut membuka dan menutup pidatonya dengan pantun, tradisi lisan Indonesia dan Malaysia yang telah diakui UNESCO sebagai Warisan Budaya Takbenda sejak 2020.
Ia turut menyampaikan apresiasi kepada UNESCO dan seluruh negara anggota atas dukungan dalam menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa kerja ke-10, keputusan yang disahkan pada Sidang Umum UNESCO pada 20 November 2023 lalu.
Mendikdasmen menegaskan bahwa bahasa Indonesia berperan sebagai jembatan pemersatu bangsa. Di tengah keragaman lebih dari 17.000 pulau, 700 bahasa daerah, dan 1.300 kelompok etnik, bahasa Indonesia menjadi simbol persatuan dan identitas nasional.
Bahasa Indonesia kini digunakan dalam berbagai dokumen resmi UNESCO, termasuk pidato Sidang Umum, catatan persidangan, konstitusi, dan arsip resmi lembaga tersebut. Selain itu, bahasa Indonesia juga diabadikan di dinding batu “Tolerance Square” di Markas Besar UNESCO di Paris, berdampingan dengan sembilan bahasa dunia lainnya.
Selain diplomasi budaya melalui Bahasa, Dalam pidatonya Mandikdasmen menyatakan komitmen Indonesia terhadap pendidikan yang berkualitas.
Melalui strategis nasional seperti sekolah rakyat, pendalaman kurikulum, pemenuhan gizi anak sekolah, hingga integrasi dengan teknologi terkini seperti kecerdasan buatan, Indonesia menekankan pentingnya pendidikan yang berkualitas kepada seluruh generasi muda.
Dalam momentum ini, Indonesia juga menegaskan komitmennya terhadap perlindungan tanpa syarat atas hak asasi manusia di wilayah konflik, khususnya di Gaza, di mana pelajar, guru, jurnalis, serta fasilitas pendidikan dan kebudayaan menghadapi ancaman kehancuran total.
Indonesia menyerukan pemulihan menyeluruh terhadap sarana pendidikan dan kebudayaan di Gaza dan negara-negara lain sebagai wujud perjuangan menjaga martabat kemanusiaan.
