Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada hari Rabu (18/2) mempertahankan posisinya sebagai perdana menteri wanita pertama negara itu setelah parlemen memilihnya kembali menyusul kemenangan telak partainya dalam pemilihan mendadak baru-baru ini.
Takaichi, 64 tahun, menjadi perdana menteri wanita pertama Jepang pada Oktober dan memenangkan mayoritas dua pertiga bagi partainya dalam pemilihan DPR mendadak pada 8 Februari.
Ia berjanji untuk memperkuat pertahanan Jepang guna melindungi wilayah dan perairannya, yang kemungkinan akan semakin menegangkan hubungan dengan Beijing, serta untuk mengangkat ekonomi yang lesu.
Pada November, Takaichi menyatakan bahwa Jepang bisa campur tangan secara militer jika Beijing berupaya merebut Taiwan dengan paksa.
China, yang menganggap pulau itu sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak menutup kemungkinan menggunakan kekuatan untuk menganneksinya, marah.
Menteri luar negeri tertinggi Beijing, Wang Yi, mengatakan pada Konferensi Keamanan Munich pada hari Sabtu bahwa kekuatan di Jepang berupaya "menghidupkan kembali militerisme".
Dalam pidato kebijakan yang diperkirakan akan disampaikan pada hari Jumat, Takaichi akan berjanji memperbarui kerangka strategis Jepang "Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka", lapor media lokal.
"Dibandingkan ketika FOIP pertama kali diusulkan, situasi internasional dan lingkungan keamanan yang mengelilingi Jepang menjadi jauh lebih parah," kata juru bicara pemerintah utama Minoru Kihara pada hari Senin.
Dalam praktiknya, ini kemungkinan berarti memperkuat rantai pasokan dan mendorong perdagangan bebas melalui Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP), yang diikuti Inggris pada 2024.
Pemerintahan Takaichi juga berencana mengesahkan undang-undang untuk membentuk Badan Intelijen Nasional dan memulai pembahasan konkret menuju undang-undang antiespionase, kata laporan tersebut.
Populasi yang terus menurun
Takaichi juga berjanji mengetatkan aturan terkait imigrasi, meskipun ekonomi nomor dua di Asia itu sedang berjuang menghadapi kekurangan tenaga kerja dan penurunan populasi.
Pada hari Jumat, Takaichi akan mengulang janji kampanyenya untuk menangguhkan pajak konsumsi atas makanan selama dua tahun guna meringankan tekanan inflasi pada rumah tangga, lapor media lokal.
Janji ini memperburuk kekhawatiran pasar tentang utang besar Jepang, dengan imbal hasil obligasi pemerintah jangka panjang mencapai rekor tertinggi bulan lalu.
Rahul Anand, kepala misi Dana Moneter Internasional (IMF) di Jepang, mengatakan pada hari Rabu bahwa pembayaran bunga utang akan berlipat ganda antara 2025 dan 2031.
"Menghapus pajak konsumsi (atas makanan) akan melemahkan basis penerimaan pajak, karena pajak konsumsi merupakan cara penting untuk meningkatkan pendapatan tanpa menciptakan distorsi dalam perekonomian," kata Anand.
Untuk meredakan kekhawatiran tersebut, Takaichi pada hari Jumat akan mengulangi mantranya tentang kebijakan fiskal "bertanggung jawab, proaktif" dan menetapkan target pengurangan utang pemerintah, kata laporan.
Ia juga akan mengumumkan pembentukan "dewan nasional" lintas partai untuk membahas perpajakan dan cara membiayai tagihan jaminan sosial Jepang yang membengkak akibat penuaan penduduk.
Namun prioritas pertama Takaichi adalah mendapatkan persetujuan anggaran Jepang untuk tahun fiskal yang dimulai 1 April setelah proses tersebut tertunda karena pemilihan.
Koalisi yang berkuasa juga ingin mengesahkan undang-undang yang melarang penghancuran bendera Jepang, menurut laporan media.
Mereka juga ingin mempercepat perdebatan tentang perubahan konstitusi dan merevisi aturan keluarga kekaisaran untuk meredakan krisis suksesi yang akan datang.
Takaichi dan banyak anggota Partai Demokrat Liberal (LDP) menentang kemungkinan seorang wanita menjadi kaisar, tetapi aturan bisa diubah untuk "mengadopsi" anggota laki-laki baru.
Takaichi dijadwalkan mengadakan konferensi pers kemudian pada hari Rabu.
