ASIA
2 menit membaca
Pemerintah siapkan strategi besar perkuat perlindungan pekerja migran Indonesia
Kebutuhan regulasi terpadu dan peningkatan kualitas tenaga kerja menjadi fokus utama dalam rencana penguatan perlindungan pekerja migran.
Pemerintah siapkan strategi besar perkuat perlindungan pekerja migran Indonesia
Penandatanganan MoU antara KemenP2MI dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, dan Kementerian UMKM, Rabu (8/10). Foto: KP2MI
7 jam yang lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan perlunya strategi besar dan terintegrasi dalam memperkuat perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Menurutnya, kebijakan lintas kementerian harus berjalan searah agar perlindungan tenaga kerja dapat dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap persiapan hingga pemulangan.

Hal itu disampaikan Tito dalam pertemuannya dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Rabu (8/10). Keduanya membahas penguatan kelembagaan dan penyusunan sistem perlindungan baru bagi pekerja migran Indonesia yang dinilai berperan penting dalam perekonomian nasional.

Tito menuturkan, desain besar ini akan membantu memetakan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan di setiap tahapan. Ia juga menyoroti perlunya optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) di daerah untuk memastikan pelatihan yang sesuai kebutuhan pasar global.

Pembentukan Kementerian P2MI melalui Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 menjadi langkah penting dalam reformasi kebijakan pekerja migran. Lembaga ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor dan memastikan seluruh data serta kebijakan migrasi tenaga kerja lebih terintegrasi.

Selain penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi sorotan utama. Tito menyebut mayoritas pekerja migran Indonesia masih bekerja di sektor domestik, sehingga peningkatan kompetensi teknis dan kemampuan bahasa asing perlu segera diperluas.

Di sisi lain, sejumlah persoalan masih dihadapi, seperti regulasi daerah yang belum selaras dan masih lemahnya perlindungan hukum bagi pekerja migran, terutama perempuan. Karena itu, Tito menegaskan pentingnya kolaborasi dengan berbagai kementerian dan pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan yang lebih komprehensif.

Dengan desain kebijakan yang terarah dan kolaborasi lintas lembaga, pemerintah berharap sistem perlindungan pekerja migran dapat berjalan lebih efektif, sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar internasional.

SUMBER:TRT Indonesia