Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, menghadiri Cooperative Mechanism on Safety of Navigation and Environment Protection in the Straits of Malacca and Singapore 2025 (CM 2025) yang berlangsung pada 29 September hingga 3 Oktober 2025 di Ascott Gurney Hotel, Penang.
Forum yang digelar oleh Malaysia Marine Department ini diikuti tiga negara pantai diantaranya Indonesia, Malaysia, dan Singapura bersama pemangku kepentingan industri pelayaran dunia yang memanfaatkan jalur strategis Selat Malaka dan Selat Singapura (SOMS).
Direktur Kenavigasian, Hernadi Tri Cahyanto, selaku Ketua Delegasi Indonesia menegaskan bahwa forum ini menjadi sarana penting untuk meningkatkan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim.
“Indonesia menegaskan kembali komitmennya memperkuat kolaborasi dengan negara pantai, negara pengguna, dan seluruh pemangku kepentingan. Kita tidak hanya harus beradaptasi, tetapi juga berinovasi untuk industri pelayaran yang lebih maju dan berkelanjutan,” kata Hernadi.
Komitmen regional
Dalam pertemuan Tripartite Technical Experts Group (TTEG) ke-48, delegasi Indonesia memaparkan sejumlah laporan, meliputi Aids to Navigation di SOMS, data Marine Casualties, implementasi Mandatory Ship Reporting System, pelanggaran aturan COLREGs Rule 10, layanan Voluntary Pilotage Services, laporan Aids to Navigation Fund Committee, hingga perkembangan Marine Electronic Highway.
Isu utama yang disoroti adalah pembaruan proposal keterlibatan Indonesia dalam pengelolaan Straits Reporting System (STRAITREP) melalui Vessel Traffic Service (VTS) Dumai dan VTS Batam. Proposal ini sebelumnya sudah dibahas dalam Intersessional Working Group Meeting (IMWG) di Bekasi pada 22–23 September 2025, dengan Indonesia bertindak sebagai ketua.
Hernadi juga menyampaikan bahwa Indonesia resmi mencalonkan diri sebagai anggota Dewan IMO Kategori C untuk periode 2026–2027, dengan pemilihan dijadwalkan pada Sidang Majelis IMO ke-34 di London.
Kehadiran delegasi Indonesia pada CM 2025 menjadi komitmen pemerintah menjaga keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut di salah satu jalur tersibuk dunia.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebelumnya menegaskan pentingnya mekanisme kerja sama ini. Menurutnya, Selat Malaka dan Selat Singapura adalah jalur vital yang mengangkut sepertiga perdagangan dunia.
“Keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim harus menjadi prioritas, bukan hanya bagi tiga negara pantai, tapi juga seluruh pengguna SOMS,” ujar Budi.
Dirjen Perhubungan Laut, Agus H. Purnomo, menambahkan bahwa sejak pembentukan mekanisme pada 2007, berbagai proyek penting telah dijalankan, mulai dari pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) hingga studi tentang cetak biru keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan maritim.
