Presiden Indonesia Prabowo Subianto telah menerbitkan keputusan baru untuk memulai kembali perdagangan emisi karbon internasional setelah empat tahun terhenti, menurut salinan keputusan yang dilihat Reuters pada Rabu.
Negara Asia Tenggara ini mengeluarkan aturan pasar karbon pada 2021 yang berfokus pada pasar karbon kepatuhan daripada transaksi di pasar sukarela.
Aturan tersebut secara efektif menghentikan semua perdagangan kredit emisi karbon lintas batas, termasuk yang dihasilkan dari proyek besar seperti Proyek Konservasi Katingan Mentaya.
Indonesia menyatakan bahwa moratorium tersebut memungkinkan negara untuk memprioritaskan pencapaian target pengurangan gas rumah kaca sendiri daripada menjual pengurangan tersebut ke luar negeri.
Penangguhan tersebut juga terjadi di tengah kekhawatiran bahwa harga karbon terlalu rendah, dan negara-negara penjual tidak mendapatkan manfaat dari pasar.
Sebelum penangguhan, Indonesia merupakan salah satu penyedia terbesar kredit karbon ke pasar internasional, terutama melalui skema reboisasi REDD+.
Akses pasar karbon
Peraturan presiden baru, yang ditandatangani pekan lalu dan diumumkan pada Rabu, memungkinkan perdagangan internasional unit offset karbon dilanjutkan sesuai dengan standar nasional Indonesia, atau standar yang ditetapkan oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim dan sertifikasi internasional lainnya.
Peraturan tersebut juga mengamanatkan pembentukan pendaftaran terdesentralisasi untuk unit karbon yang transparan dan beroperasi secara real-time, guna mencegah penghitungan ganda pengurangan emisi karbon.
Prabowo, yang akan merayakan satu tahun pertamanya sebagai presiden pada 20 Oktober, berencana untuk menarik aliran modal dari penjualan kredit karbon kepada pembeli asing dari proyek-proyek seperti pelestarian hutan hujan.
Indonesia tahun ini telah menandatangani perjanjian pengakuan mutual dengan organisasi internasional yang mensertifikasi proyek-proyek pengurangan emisi gas rumah kaca, termasuk Verra, Gold Standard, Global Carbon Council, Plan Vivo, dan Joint Crediting Mechanism.
Perjanjian-perjanjian ini dimaksudkan untuk memfasilitasi perdagangan karbon internasional dan investasi asing guna mendukung tujuan iklim Indonesia, kata para pejabat.
Bursa karbon lokal Indonesia, yang diluncurkan pada September 2023, juga mulai menawarkan sertifikat kredit karbon kepada pembeli asing tahun ini, namun perdagangan sejauh ini masih minim.
Indonesia memiliki komitmen untuk mencapai nol emisi gas rumah kaca pada tahun 2060 atau lebih awal.
